1,2 Juta APD Lolos Ekspor ke Korsel, DPR Minta Polri Usut Pelaku
Foto: Katadata.co.id

1,2 Juta APD Lolos Ekspor ke Korsel, DPR Minta Polri Usut Pelaku

Kamis, 9 Apr 2020 | 16:48 | Anggara Putra Utama

Winnetnews.com - Lolosnya ekspor sejumlah 1,2 juta APD ke Korea Selatan masih berbuntut tanda tanya. Terkait hal itu, Komisi IX pun mendesak beberapa kemeterian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dugaan pelanggaran itu.

"Meminta Kepolisian RI menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelarangan ekspor sementara alat kesehatan dan obat penanganan Covid-19," tertulis dalam simpulan rapat yang dibagikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena.

Melki mengungkapkan Komisi IX menaruh perhatian besar terhadap dugaan ekspor APD tersebut. Menurutnya, dengan kondisi seperti sekarang ini APD sangat diperlukan negara.

Sebelumnya, sebanyak 1,2 juta APD produksi Bogor, Jawa Barat, diduga lolos ekspor ke Korea Selatan. Barang-barang produksi sejumlah pabrik garmen di Indonesia itu ditengarai lolos dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Pelabuhan Tanjung Priok meski sebelumnya sempat ditahan oleh petugas Bea Cukai.

Berdasarkan laporan Tempo, eksportir diduga memalsukan HS Code sehingga jenis barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB.

APD tersebut diketahui direkap per 20 Maret 2020 dan dikirimkan oleh enam perusahaan di Bogor, Jawa Barat. Keenam perusahaan tersebut berinisial PT GI, DD, PG, IB, PH, dan II.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan HS code barang yang terekam dalam sistem kepabean seluruhnya sudah sesuai dengan dokumen PEB. Menurutnya, dokumen dengan dugaan pemalsuan HS itu adalah dokumen awal yang perlu pengecekan lebih lanjut.

Ia juga menyebut eksportir telah memperoleh surat izin pengecualian dari Kementerian Perdagangan sesuai Pasal 3B Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020. Pasal itu mengatur bahwa Menteri Perdagangan dapat mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Permendag.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...