(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

18 Tahun Reformasi Harus Ada Perubahan Sistem Kepemimpinan

Rani
Rani

18 Tahun Reformasi Harus Ada Perubahan Sistem Kepemimpinan

WinNetNews.com - Pergolakan mahasiswa pada Mei 1998 dikenang sebagai suatu gerakan reformasi. 18 tahun berlalu, peristiwa tersebut selalu dikenang sebagai peristiwa sejarah.

Peristiwa yang melengserkan rezim orde baru tersebut dikenang berbeda oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Dia menyebut, momen 18 tahun perjuangan ini seharusnya menjadi titik untuk membenahi sistem pemerintahan Indonesia.

"Seminggu lagi kita akan memperingati peristiwa sejarah, 20 Mei ketika Suharto atas desakan masyarakat menyatakan dirinya berhenti dari jabatan Presiden," kata Jimly Asshiddiqie dalam pengajian bulanan Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (13/5/2016).

"Dalam memperingatinya kita harus mengubah sistem, sekarang sudah berubah. Tapi apa sudah sempurna? Ya belum. Ini kan proses yang harus kita perbaiki. Setelah 18 tahun reformasi kita punya hak untuk koreksi," sambung Ketua Penasihat Ranting PP Muhammadiyah Pondok Labu ini.

Jimly menilai perubahan sistem yang harus dilakukan terdapat pada kepemimpinan nasional di Indonesia.

"Kita sudah menyelesaikan mekanisme pokoknya, bahwa kepemimpinan nasional paling lama 2 periode, yaitu 5 tahun. Sehebat-hebatnya orang hanya 2 periode. Kalau orangnya biasa-biasa saja cukup 5 tahun, gantian. Kalau lebih jelek dari biasa saja, di tengah jalan bisa saja diberhentikan," papar Jimly.

 

Selain Jimly, pengajian ini juga dihadiri peneliti LIPI Siti Zuhro dan tokoh Reformasi Amien Rais. Senada dengan Jimly, Siti Zuhro juga menyampaikan kritikannya pada sistem pemilihan pemimpin Indonesia. Tapi dia mengaku tidak semua hal salah pada sistem pemerintahan saat ini.

"Kita tidak bisa menutup mata terhadap apa yang terjadi perubahan, yaitu partisipasi masyarakat yang meningkat. Dan satu hal, saya sebagai perempuan secara politik dari perspektif demokrasi perempuan sangat diberikan peluang," imbuh dia.

Selain itu, Siti juga menyoroti masalah penegakan hukum. Dia menilai penegakan hukum masih lemah dan perlu dibenahi.

"Lemahnya penegakan hukum. Perlu ada terobosan penting yang dilakukan. Kita berdemokrasi tidak ada kepastian hukum. Kalau ini terus menerus kita bangun, ini akan menimbulkan blunder yang luar biasa," urai Siti.

Sumber: Detik

Foto: Tempo

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});