2 Hal Penting Namun Tak Disinggung Jokowi dalam Pidatonya, ICJR Mengkritik
Joko Widodo saat menyampaikan pidato kemenangan di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7). (Foto: Kumparan/Iqbal Firdaus)

2 Hal Penting Namun Tak Disinggung Jokowi dalam Pidatonya, ICJR Mengkritik

Senin, 15 Jul 2019 | 09:21 | Sofia Citradewi

Winnetnews.com -  Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik isi pidato Presiden Terpilih 2019-2024 Joko Widodo yang berjudul Visi Indonesia. Meski beberapa kalangan menilai pidato itu memberi arah bagi pembangunan Indonesia ke depan, namun dua hal yang mestinya disoroti Jokowi, justru tak disinggung sama sekali. Dua hal itu adalah mengenai pentingnya membangun negara berdasarkan hukum (rule of law) dan memperkuat jaminan hak asasi manusia (HAM).

Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju menyampaikan apa yang seharusnya jadi visi utama pemerintahan lima tahun ke depan. Menurutnya, Jokowi perlu memprioritaskan pembangunan Negara Hukum dalam tugasnya hingga 2024 nanti.

Sebab, pembangunan Negara Hukum adalah suatu “condition sine qua non” atau saling berkelindan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan kepastian usaha.

"ICJR mengingatkan bahwa pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di 2019-2024," ujar Anggara, dikutip dari Kompas, Senin (15/7/2019).

Tak hanya perlu menjadi bagian dari agenda kerja pemerintahan, namun kata Anggara, juga merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap Presiden Republik Indonesia. Hal ini tentu saja berdasarkan UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” dan aspek terpenting dari Negara Hukum adalah jaminan hak asasi manusia.

image0

Sebelumnya, Joko Widodo menyampaikan pidatonya untuk pertama kali sebagai presiden terpilih Pilpres 2019 di Sentul Internasional Convention Center (SICC) Bogor, pada Minggu (14/7) malam.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan menjadi agenda kerjanya bersama Ma’ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan dunia, yakni pembangunan infrastruktur, SDM, mengundang lebih banyak investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang fokus serta tepat sasaran.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...