5 Bayi Jadi Korban Gas Air Mata Polisi

5 Bayi Jadi Korban Gas Air Mata Polisi

Kamis, 28 Jan 2016 | 11:14 | Liani
WinNetNews.com - Walhi NTB mengecam dan mempersoalkan tindakan aparat kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa ribuan warga Kabupaten Lombok Timur yang menolak penambangan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali, Rabu (27/01). Akibat aksi polisi yang melempar batu dan menembakkan gas air mata, lima bayi alami gangguan pernapasan karena menghirup gas tersebut.

Direktur Walhi NTB melalui Divisi Kampanye Jhony Suryadi di Mataram, Kamis (28/01/2016), menyatakan aksi pelemparan batu bukan bermula dari ulah para pengunjuk rasa.

"Aparat kepolisian melakukan provokasi dengan melempar batu ke arah massa aksi. Tidak hanya itu, mereka kemudian menembakkan gas air mata ke arah massa aksi dengan disertai lemparan batu," kata Jhony.

Baca Juga: Kereta Api Jadi Masa Depan Transportasi Masal Indonesia

Selain itu, menurut informasi yang diterima Walhi NTB ada tiga orang warga yang berasal dari massa aksi mengalami luka akibat terkena lemparan batu dan empat lainnya pingsan sehingga saat itu juga para korban langsung dilarikan ke rumah sakit.

Atas kejadian itu, Walhi NTB menuntut Kapolres Lombok Timur termasuk Kapolda NTB untuk segera mengusut tuntas tindakan oknum aparat kepolisian tersebut.

 

"Kami minta persoalan ini dapat diusut sampai tuntas, dan berikan sanksi tegas kepada oknum anggota yang salah," ujar Jhony.

Aksi ribuan pengunjuk rasa itu diikuti Front Perjuangan Rakyat (FPR) Lombok Timur, Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) NTB, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Lombok Timur, Walhi NTB, LPSDN, OSD dan Pilar Seni. Mereka melakukan aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada Rabu (27/1) pagi.

Baca Juga: Ridwan Kamil Jadi 'Komoditi Panas' Jelang Pilgub DKI 2017

Dalam upaya mediasi yang berhasil dipertemukan antara perwakilan dari pihak pengunjuk rasa dengan Pemkab Lombok Timur, Walhi NTB yang juga ikut serta dalam pertemuan langsung dengan pejabat humas itu, masih menganggap jawaban yang disampaikan pemerintah belum cukup memuaskan.

"Kami menyayangkan, Humas Pemkab Lombok Timur malah menyatakan tidak mengetahui lebih banyak terkait rencana tambang ini, sehingga belum bisa berbuat banyak," katanya.

Menurut Jhony, jawaban yang disampaikan oleh pihak pemerintah dinilai sudah tidak masuk akal, karena baginya persoalan ini "mustahil" tidak diketahui sejauh mana perkembangannya.

 

Terkait hal itu, masyarakat dikatakannya tetap menolak dan tidak akan membiarkan rencana penambangan pasir laut itu berdiri di wilayah Lombok Timur.

"Jelas dampaknya bagi kami sangat besar sekali, karena laut adalah sumber kehidupan masyarkat Lombok Timur yang sebagian besar kita tahu berprofesi sebagai nelayan," katanya.

Selain itu, menurut informasi yang diterima Walhi NTB ada tiga orang warga yang berasal dari massa aksi mengalami luka akibat terkena lemparan batu dan empat lainnya pingsan sehingga saat itu juga para korban langsung dilarikan ke rumah sakit.

Baca Juga: Seminar Penguatan Poros Maritim oleh TNI AL & IPB

Atas kejadian itu, Walhi NTB menuntut Kapolres Lombok Timur termasuk Kapolda NTB untuk segera mengusut tuntas tindakan oknum aparat kepolisian tersebut.

"Kami minta persoalan ini dapat diusut sampai tuntas, dan berikan sanksi tegas kepada oknum anggota yang salah," ujar Jhony.

Aksi ribuan pengunjuk rasa itu diikuti Front Perjuangan Rakyat (FPR) Lombok Timur, Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) NTB, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Lombok Timur, Walhi NTB, LPSDN, OSD dan Pilar Seni.

 

Dalam upaya mediasi yang berhasil dipertemukan antara perwakilan dari pihak pengunjuk rasa dengan Pemkab Lombok Timur, Walhi NTB yang juga ikut serta dalam pertemuan langsung dengan pejabat humas itu, masih menganggap jawaban yang disampaikan pemerintah belum cukup memuaskan.

"Kami menyayangkan, Humas Pemkab Lombok Timur malah menyatakan tidak mengetahui lebih banyak terkait rencana tambang ini, sehingga belum bisa berbuat banyak," katanya.

Menurut Jhony, jawaban yang disampaikan oleh pihak pemerintah dinilai sudah tidak masuk akal, karena baginya persoalan ini "mustahil" tidak diketahui sejauh mana perkembangannya.

Baca Juga: Ada Peluang Kerjasama Energi, Pasca Pencabutan Sanksi Ekonomi di Iran

Terkait hal itu, masyarakat dikatakannya tetap menolak dan tidak akan membiarkan rencana penambangan pasir laut itu berdiri di wilayah Lombok Timur.

"Jelas dampaknya bagi kami sangat besar sekali, karena laut adalah sumber kehidupan masyarkat Lombok Timur yang sebagian besar kita tahu berprofesi sebagai nelayan," katanya.

Dilansir dari laman rimanews

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...