(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

50% Netizen Anggap DPR Bermasalah

Muhammad Takdir
Muhammad Takdir

50% Netizen Anggap DPR Bermasalah
WinNetNews.com - Nila setitik rusak susu sebelanga tampaknya pas untuk menggambarkan citra DPR saat ini. Akibat beberapa oknum anggota yang bermasalah dengan kasus korupsi, DPR secara kelembagaan mendapat citra buruk terkait korupsi.

Berdasarkan hasil survei Change.org kepada pengguna situs petisi tersebut, tentang pemberantasan korupsi bertepatan dengan Hari Anti Korupsi 2015 pada 9 Desember lalu, hampir 50% responden mengatakan bahwa DPR merupakan lembaga yang memiliki masalah korupsi terbesar.

Seperti dilansir BeritaSatu, pada surveinya yang dilakukan beberapa hari sebelum Hari Anti Korupsi 9 Desember itu, Change.org menanyakan kepada responden 10 pertanyaan meliputi korupsi di lembaga pemerintahan, peran KPK, dan kebebasan mengkritik perilaku koruptif. Dalam waktu 24 jam, lebih dari 40 ribu orang berpartisipasi. 64% pengguna mengisi angket menggunakan ponsel.

 

Angket dimulai dengan pertanyaan yang cukup umum, yaitu apakah korupsi merupakan masalah utama di Indonesia atau tidak. Hasilnya tidak mengejutkan. 94% menyatakan memang korupsi masalah utama, dan hanya 0,28% yang menganggap korupsi bukan masalah.

Saat ditanya, lembaga-lembaga apa saja yang menurut responden memiliki masalah korupsi terbesar, jawaban paling banyak (hampir 50%) atau tepatnya 49,28% adalah DPR. Diikuti dengan DPRD/DPD dengan 14,6%, dan pemerintahan daerah dan kepalanya sebanyak 10,6%. Dilanjutkan dengan kepolisian dan partai politik yang masing-masing hampir 10%. Sedangkan Presiden, Wapres, dan Kabinetnya hanya dipilih oleh 3,99% responden.

Mengenai kredibilitas penegak hukum pemberantas korupsi, dari 3 lembaga, yang paling dapat diandalkan oleh responden adalah KPK dengan nilai 7,7 dari 10. Sedangkan Kejaksaan mendapatkan nilai 4,8 dan posisi terendah oleh kepolisian dengan angka 4,2.

Isu pemberantasan korupsi tidak bisa lepas dari KPK. Petisi-petisi di situs Change.org meliputi kasus simulator SIM, revisi KUHAP/KUHP, kriminalisasi Novel Baswedan dan pimpinan KPK lainnya, hingga revisi UU KPK.

Lalu bagaimana pandangan netizen terhadap peran seharusnya oleh KPK? Hampir semua responden (94,2%) sepakat bahwa peran KPK harus kedua-duanya: pencegahan dan penindakan. Sedangkan hanya di bawah 1% yang menilai KPK hanya berperan di pencegahan.

Dengan beberapa upaya kriminalisasi penegak hukum maupun pegiat anti korupsi, menggunakan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) maupun lainnya; angket bertanya apakah responden merasa bebas dalam mengkritisi perilaku koruptif. Lebih dari separuh responden (55,8%) merasa tidak bebas.

 

Konsisten

Jawaban-jawaban di atas konsisten dengan pendapat netizen soal tantangan dan penyelesaian masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Apa yang menjadi hambatan terbesar pemberantasan korupsi? Responden menjawab dengan cukup rata. 43% menjawab kriminalisasi, 40% menjawab pelemahan terhadap KPK, 37% menganggap transparansi partai politiklah yang menjadi hambatan, diikuti dengan kurangnya pendidikan anti-korupsi (32,4%) dan kurangnya wewenang dan sumber daya KPK (32,2%).

Kecenderungan ini bisa jadi disebabkan karena tingginya jumlah angka kriminimalisasi terhadap anggota KPK dan pendukung KPK.

Sedangkan penyelesaian yang paling banyak dipilih responden adalah peningkatan hukuman bagi koruptor, sebanyak 71,3%. Diikuti oleh transparansi pemerintahan (58,8%), peningkatan kerjasama penegak hukum (54,6%), dan penguatan KPK (52,9%).

 

Masalah utama negara

Berdasarkan survei ini dapat disimpulkan bahwa korupsi tetap menduduki peringkat teratas sebagai masalah negara dalam perspektif netizen. Masalah ini dilihat terutama pada badan legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat.

Berikutnya KPK masih merupakan penegak hukum yang dinilai paling kredibel dalam pemberantasan korupsi dibandingkan kejaksaan dan kepolisian. Itu pula yang membuat netizen percaya bahwa peran KPK tidak bisa hanya pencegahan, namun harus juga meliputi penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penangkapan).

Di sisi lain, upaya kriminalisasi pegiat anti-korupsi juga menciptakan “chilling effect” atau kekhawatiran bagi netizen yang ingin bersuara melawan koruptor. Hal tersebut juga dianggap sebagai hambatan terbesar dari pemberantasan korupsi. Netizen melihat bahwa peningkatan hukuman bagi para koruptor sebagai suatu yang yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});