Ada Isu Mendagri Ancam Pecat Anies, Gerindra Langsung Bahas Gubernur Lama
Sumber : Istimewa

Ada Isu Mendagri Ancam Pecat Anies, Gerindra Langsung Bahas Gubernur Lama

Senin, 2 Apr 2018 | 15:07 | Oky

Winnetnews.com - Beredar isu Gubernur DKI Anies Baswedan terancam dipecat Mendagri lantaran penutupan Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang.

Partai Gerindra yang merupakan pendukung Anies Baswedan pun angkat bicara.

Melalui akun Facebook @Gerindra yang diunggah pada Kamis (29/4/2018), Partai Gerindra meminta agar Ombudsman DKI Jakarta adil. Hal itu terkait pengkajian kebijakan Anies Baswedan dalam menata Tanah Abang.

Partai Gerindra kemudian membandingkan dengan era gubernur sebelumnya yang juga pernah mengeluarkan kebijakan serupa.

Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah untuk pedagang kecil dan sementara.

Ia juga menanyakan sikap Ombudsman yang diam ketika jalan umum di Kedubes Inggris, Kuningan ditutup pada era sebelumnya.

@Partai Gerakan Indonesia Raya: Partai Gerindra meminta Ombudsman DKI Jakarta adil dalam mengkaji kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal itu terkait temuan maladministrasi oleh Ombudsman.

Kita juga mengetahui Pemda DKI pada era sebelumnya juga pernah mengeluarkan kebijakan penutupan jalan umum seperti di Kedubes Inggris, Kuningan, Jakarta Selatan.

Seharusnya Ombudsman juga mengkaji penutupan Kedutaan Besar Inggris, karena bertahun-tahun tidak ada tindakan.

Bahkan, bila perlu juga mengkaji kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta, hingga penggusuran Bukit Duri.

Partai Gerindra juga mengingatkan dengan tegas kepada Ombudsman agar tidak mempolitisasi dengan tujuan mengganggu kepemimpinan yang sah di DKI.

Kondisi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi saat ini jauh lebih kondusif.

Jadi, jangan dibuat gaduh dengan ancaman untuk membebastugaskan Anies Baswedan. (Ahmad Riza Patria).

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI memberikan rekomendasi terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menutup satu ruas jalan dari pagi hingga sore hari untuk dijadikan lapak pedagang kaki lima (PKL).

Sebelumnya, Ombudsman tercatat sudah dua kali melakukan peninjauan ke kawasan tanah abang, yakni pada 17 Januari dan 20 Maret 2018.

Dari hasil dua kali penijauan tersebut, pihaknya menemukan ada indikasi maladministrasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan menutup Jalan Jatibaru Raya.

"Dari hasil pemantauan lapangan hari ini bisa kami lihat bersama bahwa memang ada malaadministrasi.

Mengapa? Sebab, kita tahu sebagaimana Undang-Undang Jalan dan Lalu Lintas, jalan raya dipergunakan untuk jalan umum,

bukan untuk fungsi lain, seperti berjualan, dan kondisi hari ini bisa kita lihat bersama," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu, Selasa (20/3/2018).

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan peringatakan agar Pemprov DKI Jakarta mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman.

Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri mengatakan jika rekomendasi Ombudsman bersifat final dan mengikat.

Jika tidak mematuhi rekomendasi tersebut, maka Anies Baswedan bisa dinonaktifkan, tentunya setelah melewati beberapa proses dan prosedur, seperti pemanggilan, pemberhentian sementara, hingga pembinaan.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...