(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ada Pihak yang Menekan MKD

Rani
Rani

Ada Pihak yang Menekan MKD
WinNetNews.com - Ada pihak-pihak yang berupaya untuk menekkan pimpinan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) akan tidak terlalu gamblang mengungkap kasus yang diduga melibatkan ketua DPR Setya Novanto. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang.

Dilansir dari situs Media Indonesia, Junimart mengatakan pernah mendapat telepon dan SMS  yang meminta agar dirinya tidak terlalu gamblang menyampaikan informasi tentang kasus Novanto itu.

"Banyak telepon dan SMS agar jangan banyak bicara, tapi saya merasa itu bukan tekanan, melainkan basa-basi," ungkapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Namun, politikus PDIP itu belum bersedia mengungkap pihak mana yang berupaya menekan pimpinan MKD.

Menurut dia, dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto terkait dengan lobi perpanjangan kontrak dan permintaan saham ke PT Freeport Indonesia (FI).

Dalam kasus itu, MKD akan memanggil semua pihak selain terlapor untuk dimintai keterangan. Terdapat dialog antara Setya Novanto, Riza Chalid

 

Dalam rekaman yang diterima MKD dari Sudirman, terdapat dialog antara Setya Novanto (ketua DPR RI), Riza Chalid (Pengusaha), dan Maroef Syamsuddin (Presiden PT Freeport Indonesia) yang juga menyebut nama Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Sehingga kemungkinan lebih dari empat orang yang akan dipanggil oleh MKD untuk dimintai klarifikasi, tentang kasus yang di laporkan oleh Sudirman Said kepada MKD, Senin (16/11/15) lalu.

Sementara itu, hingga kemarin (19/11/15) MKD belum memutuskan kapan akan memanggil para pihak, termasuk Novanto sebagai terlapor. MKD menyadari bahwa publik telah menanti atas penyelesaian kasus tersebut. Selain itu menurutnya ini juga sekaligus menjadi momentum untuk menegakkan etik dan kehormatan dewan.

Oleh sebab itu, Junimart sangat mempertimbangkan agar proses penanganan kasus Novanto ini dilakukan secara terbuka. Namun demikian, untuk melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum, harus melalui persetujuan dari anggota MKD.

Baca juga artikel: Luhut: Laporan Sudirman Said Tidak Direstui Jokowi

Secara terpisah, anggota MKD dari F-PAN Mulfachri Harahap menegaskan jika ditemukan adanya keterlibatan oknum anggota dewan, MKD harus objektif.

"MKD harusnya menyampaikan apa adanya sesuai fakta yang ditemukan. Ini kesempatan bagi MKD menampilkan wajah parlemen yang sebenar-benarnya," tandasnya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});