Agraria menerbitkan hak komunal tanah adat Manokwari Papua Barat

Rike
Rike

Agraria menerbitkan hak komunal tanah adat Manokwari Papua Barat
WinNetNews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI menerbitkan sertifikat hak komunal untuk mengakui dan melindungi tanah adat masyarakat Manokwari Papua Barat.

"Negara harus hadir dalam wujud memberikan penghormatan dan pengakuan atas keberadaan hukum adat," ungkap Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI Budi Situmorang melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Budi mewakilkan Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan menghadiri dan menyerahkan sertifikat hak komunal masyarakat hukum adat di Manokwari Papua Barat, Selasa (26/7).Budi menegaskan bahwa masyarakat adat Manokwari yang menerima sertifikat hak komunal tak diizinkan menjual tanah tersebut untuk kepentingan pribadi.Alasannya hak komunal menjadi alat kontrol dari potensi pindah tangan tanah masyarakat adat kepada pihak lain di luar lingkungannya."Apalagi daerah Papua Barat memiliki potensi alam yang menarik bagi para investor," terang Budi.

Pemerintah Indonesia menurut Budi tak menginginkan masyarakat adat Manokwari kehilangan tanah adat atau sebagai penonton yang tak dapat menikmati potensi sumber daya alam di wilayahnya.Tetapi Ia menyebutkan hak komunal tak melarang investor menanam modal di wilayah tanah adat masyarakat Manokwari karena bisa mengembangkan hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB). Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat Hotman Situmorang menambahkan pemerintah berkomitmen menjaga hukum adat masyarakat lokal."Kali ada SK menteri penetapan hak komunal di tanah Papua," jelas Hotman.

Hotman mengatakan hak komunal adalah program presiden melalui Kementerian ATR/BPN RI untuk menjaga potensi keberadaan tanah adat di Indonesia.Hotman menyebutkan hak komunal pun menekan jumlah konflik dan sengketa lahan wilayah antarsuku di Papua sebab mengatur dan mempertegas batas wilayah setiap suku.Wakil Gubernur Papua Barat Irine Manibuy mengemukakan pengakuan hak komunal adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});