Aguan Bantah Ikuti Pembicaraan Raperda Secara Intens

Zaenal Arifin
Zaenal Arifin

Aguan Bantah Ikuti Pembicaraan Raperda Secara Intens

 Jakarta, Winnetnews.com -  Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, membantah dirinya mengikuti secara intens pembicaraan mengenai raperda di kediamannya. Pembicaraan itu juga dihadiri oleh beberapa anggota DPRD DKI Jakarta.

Beberapa anggota DPRD DKI yang hadir di kediaman Aguan adalah, Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi, Mohamad Taufik (ketua badan legislasi daerah), Mohammad Sanusi (anggota Balegda), Ongen Sangaji (anggota Balegda), Selamet Nurdin (ketua fraksi PKS DPRD DKI Jakarta).

"Tidak bicara perda reklamasi karena saya tidak pernah masuk detail, saya hanya ingin tahu kapan selesai, ada masalah apa kenapa tidak selesai-selesai. Lagipula saya dengan Sanusi tidak terlalu dekat dan lebih banyak ke Pupung," ucap Aguan dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Namun Aguan mengaku bahwa ia meminta Manager Perizinan Agung Sedayu Pupung untuk membicarakan pentingnya raperda tersebut karena dana investasi sudah banyak ditanamkan ke pulau-pulau reklamasi.

"Ke Pupung saya bicara bagaimana agar menjelaskan ke Sanusi bahwa (perda) ini untuk pembangunan karena kalau tidak ada perda maka akan macet, sedangkan invetasi sudahbesar jumlahnya. Pupung juga pernah menyampaikan ada komunikasi dengan sanusi," tambah Aguan.

Dalam persidangan pada 13 Juli 2016, Pupung mengaku bertemu Sanusi di gedung DPRD DKI Jakarta untuk meminta informasi perkembangan pengesahan RTRKSP.

Dalam perkara ini, Ariesman dan Trinanda didakwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});