Ahok Dinilai Kebingungan Uji Muatan Materi UU Pilkada Nomor 10/2016

Ahok Dinilai Kebingungan Uji Muatan Materi UU Pilkada Nomor 10/2016

Selasa, 23 Agt 2016 | 09:18 | Zaenal Arifin

 Jakarta, Winnetnews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dinilai masih kebingungan untuk menguji muatan materi UU Pilkada nomor 10 Tahun 2016. Ini karena Ahok tidak tau pasal, ayat atau bagian mana yang sebetulnya ingin diuji.

"Kalau hanya ingin menguji soal kewajiban cuti kampanye bagi petahana, semestinya kan disebutkan secara spesifik hanya untuk ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf a saja yang diuji," kata Pakar Hukum Tata Negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Dijelaskan Said, dalam permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi itu, Ahok menyebutkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 secara umum, yang berarti meliputi ketentuan huruf a dan huruf b didalamnya.

"Nah, kalau yang dimohonkan Pak Ahok termasuk Pasal 70 ayat (3) huruf b, itu artinya Pak Ahok juga sedang menguji ketentuan mengenai larangan penggunaan fasilitas jabatan. Soal kedua yang belum jelas ini juga sempat dipertanyakan oleh Ketua Majelis Hakim Anwar Usman," kata Said.

Seperti diketahui, Ahok mengajukan uji materi UU Pilkada Pasa 70 ayat 3 yang berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".

Ahok beralasan bahwa pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...