Ahok Ditanya KPK Masalah Kontribusi 15% Untuk Reklamasi

Ahok Ditanya KPK Masalah Kontribusi 15% Untuk Reklamasi

Rabu, 11 Mei 2016 | 10:29 | Rusmanto
WinNetNews.com - Kasus suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land (APL) kepada anggota DPRD DKI M Sanusi diduga terkait dengan pasal pada raperda soal kontribusi sebesar 15%. KPK sempat mengkonfirmasi hal ini kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) soal dasar penetapan angka kontribusi itu.

Ahok mengatakan, KPK saat memeriksa dirinya kemarin menanyakan soal datangnya besaran angka 15%. Ia juga memaparkan secara rinci kepada KPK.

"Kan ada konsultan yang hitung-hitung. Mereka juga tahu juga kok, hanya mau cross check aja, 'dari mana dasarnya?' saya bilang saya denger waktu di paparan. Saya kebetulan ada videonya untung," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (11/5/2016).

Dalam setiap rapat atau pertemuan, Ahok memang terbiasa mendokumentasikannya melalui video. Kemudian video tersebut diunggah ke Youtube agar publik bisa mengakses dan melihatnya langsung.

"Jadi Youtube ini sudah kita kirim ke KPK. KPK juga udah nonton bagaimana proses kita menentukan 15 persen. Bukan saya yang menentukan. Mereka (konsultan) paparan," sambungnya.

 

Kemudian KPK pun menurut Ahok menanyakan mengapa saat paparan itu pihak pengembang reklamasi Teluk Jakarta tidak dilibatkan. "Soalnya pihak swasta kan masih nolak kenapa diajak? jadi ini keputusan kami gitu lho," imbuhnya menirukan jawaban kepada KPK.

Kepada lembaga antirasuah itu, Ahok kemudian menjelaskan bahwa soal besaran kontribusi dengan perhitungan dari NJOP, pernah diterapkan sebelumnya. Yakni pada perusahaan BUMD.

"Kami ujicoba itu dengan Ancol dan Jakpro. kenapa? karena udah pengalaman Ancol, kerjasama Ancol barat itu bagi hasil 30-70. Kenapa pilih 15% x NJOP dibanding pembagian keuntungan?" jelas Ahok.

"Nah saya jawab, kalau bagi keuntungan, pengusaha kalau dia bohong untungnya kecil gimana? Kalau dia transfer pricing misal dia kerjasama sama perusahaan kita dia bilang cuma untung 10 perak, padahal dia jual keperusahaan ini untungnya 100. 100 ini nggak berbagi," sambung dia.

Untuk itulah Pemprov DKI lebih memilih untuk menerapkan sistem menggunakan perhitungan NJOP. Selain itu, jika menggunakan bagi untung, nantinya pun masih akan bermasalah pada siapa yang berhak untuk menentukan.

 

"Yang mutusin untung siapa? Di BPK nanti ke BPKP atau dinas pajak? Kita tahu sendiri orang bayar pajak berapa? Makanya saya bilang saya lebih baik pakai NJOP. Kalau dibilang untung, capek," tutur Ahok.

"Tapi kalau bilang 15% X NJOP, kamu mau kapanpun, makin lama kamu menyerahkan, utangmu makin besar. Jadi kayak-kayak itulah yang ditanya," imbuhnya.

Seperti diketahui, Ahok diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Selasa (10/5) selama 8 jam lebih. Ia diperiksa untuk tiga orang tersangka yakni Anggota DPRD DKI M Sanusi, Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan anak buah Ariesman bernama Trinanda Prihantoro.

disadur dari situs detik news

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...