Skip to main content

Ahok: Terima Kasih KPK Telah Memanggil

Ahok: Terima Kasih KPK Telah Memanggil
Ahok: Terima Kasih KPK Telah Memanggil

WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berterima kasih kepada KPK yang telah memberikannya kesempatan untuk mejelaskan perihal pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Sebab bila tidak maka Ahok menilai isu tersebut bisa semakin liar.

"Saya berterima kasih sama KPK kemarin karena Bapak dan Ibu memanggil saya. Kalau tidak panggil saya, isu ini jadi liar di luar. Seolah-olah saya bersalah, padahal yang ditemukan BPK itu enggak masuk akal," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016).

Ahok bersikeras pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras sudah sesuai prosedur. Menurutnya, Pemprov DKI benar membeli lahan tersebut menggunakan harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) zona Kyai Tapa bukan Tomang Utara. Pasalnya, BPK membandingkan harga NJOP Jalan Kiai Tapa yang digunakan Pemprov pada 2014 dengan harga pada 2013 lalu saat PT Ciputra Karya Utama (PT CKU) beli seluas 36 hektar atau seharga Rp 755.689.550.000, sehingga terdapat selisih Rp 191 miliar.

"Kamu bandingkan harga pembelian oleh Ciputra dengan saya, DKI. Yang Ciputra itu belinya pakai harga pasar. Kalau pakai harga NJOP dibanding harga pasar, saya lebih murah," terangnya.

"Berarti kamu sudah enggak fair. Menipu. Laporan BPK itu menipu, saya bilang. Itu yang saya tulis dalam surat kepada majelis kehormatan BPK, cuma enggak ditanggapi. Efdinal (mantan Ketua BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta) cuma dicopot jadi fungsional," sambung Ahok.

Meski diperiksa lebih dari 12 jam oleh penyidik KPK, namun Ahok mengaku senang, pasalnya semua penjelasan yang ia berikan dicatat oleh KPK dalam BAP.

Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta tahun 2014 yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi itu. Kerugian mencapai Rp 191,3 miliar dari total pembelian senilai Rp 755 miliar.

Di mana sebagian lahan yang dibeli Pemprov menggunakan harga NJOP zonasi Jalan Kiai Tapa seharga Rp 20,755 juta, sedangkan menurut BPK lokasi tersebut harusnya mengikuti harga NJOP Jalan Tomang Utara senilai Rp 7 juta. Namun BPK Jakarta dinilai mengabaikan pasal penting dalam prosedur pengadaan, yakni aspek luas tanah yang akan dibeli. Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan proses pengadaan tanah di bawah 5 hektare dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan dan pemilik tanah.

disadur dari situs detik news

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top