Ahok Tolak 'Wajib Cuti' untuk Petahana Selama Kampanye

Ahok Tolak 'Wajib Cuti' untuk Petahana Selama Kampanye

WinNetNews.com - Kandidat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan judicial review atas ketentuan wajib cuti bagi calon gubernur petahana. Langkah Ahok dinilai sudah tepat.

Aturan wajib cuti bagi cagub petahana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 70 berbunyi: 'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a) menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya'.

"Aturan itu kan cuti selama masa kampanye. Bukan cuti ketika kampanye," ungkap Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun saat berbincang dengan detikcom, Rabu (3/8/2016).

Menurut Refly, frasa pada 'selama masa kampanye' dapat memberatkan petahana sebab itu berarti petahana harus cuti cukup lama. Proses selama masa kampanye cukup lama, berbeda dengan saat melakukan kampanye atau kegiatan di lapangan.

Ahok sendiri mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi karena tidak ingin cuti untuk kampanye karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Yakni menyelesaikan penganggaran yang perlu dikelola dan dikawal secara serius.

"Kalau kepala daerah lebih mementingkan susun anggaran daripada kampanye seharusnya jangan dipaksakan cuti dong. Jabatan saya kan belum berakhir," terang Ahok, Selasa (2/8).

"Saya bukan minta hapus (aturan) itu. Saya cuma minta seandainya saya ingin menjaga APBD, saya rela tidak kampanye deh, asal saya tidak cuti. Harusnya kan boleh kan," imbuhnya.

Upaya hukum Ahok ini juga didukung oleh Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat. Kader PDIP yang digadang-gadang juga akan maju sebagai cagub DKI itu juga akan menolak ambil cuti kampanye seandainya ia maju di Pilgub.

"Saya sepakat. Jangan sampai proses Pilkada, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia, itu mengganggu roda organisasi pemerintahan. Bayangkan kalau cuti tiga bulan (untuk Pilgub) itu panjang sekali. Lebih baik kita fokus untuk kerja," ucap Djarot, Rabu (3/8).