Akan Dipanggil Ombudsman, Anies Malah Terbang ke Amerika
Sumber foto : Istimewa

Akan Dipanggil Ombudsman, Anies Malah Terbang ke Amerika

Minggu, 29 Apr 2018 | 05:04 | Oky

Winnetnews.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dijadwalkan bakal dipanggil Ombudsman pada pekan depan.
Tapi Anies justru terbang ke Los Angeles, Amerika Serikat, Sabtu (28/4/2018).

Anies rencananya akan menghadiri konferensi global di sana.

"Pak Gubernur jalan besok pagi. Di sana selain menghadiri konferensi global mengangkat isu seperti pasar finansial, industri, kesehatan, dan pemerintahan," ujar Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi ketika dihubungi, Jumat (27/4/2018).

Mawardi mengatakan, Anies diundang oleh panitia untuk menjadi pembicara dalam konferensi global itu. Anies akan kembali ke Tanah Air pada 1 Mei mendatang.

Selain menghadiri konferensi global, Anies rencananya juga akan bertemu dengan wali kota setempat. Mawardi mengatakan, hal ini untuk mempererat hubungan kerjasama antar sister city.

Sementara terkait pemanggilan dirinya pada pekan depan, Anies Baswedan tidak mau banyak berkomentar.

Ombudsman sebelumnya memanggil Anies terkait penataan kawasan Tanah Abang.

"Ya, nanti kita lihat. Teknis sekali itu," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jumat (27/4/2018).

Anies belum mengetahui apakah akan memenuhi panggilan tersebut atau tidak.

"Belum tahu," ujar Anies. Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil Anies terkait penataan Tanah Abang pada pekan depan.

"Ya benar, (Anies) kami panggil minggu depan," ujar Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dominikus, Jumat (27/4/2018).

Dominikus enggan membeberkan secara rinci kapan Anies akan diperiksa. Pihak Ombudsman pun sudah membuat surat resmi untuk memanggil Anies.

"Ini acaranya tertutup. Kami panggil soal penataan kawasan Tanah Abang sebagai kelanjutan dari tanggapan Pemprov (DKI) kepada kami," kata Dominikus.

Pemprov DKI telah mengirimkan tanggapan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) tentang malaadministrasi di Tanah Abang ke Ombudsman pada Senin (23/4/2018) lalu.

LAHP Ombudsman berisi empat tindakan malaadministrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penutupan Jalan Jatibaru.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Laporan itu telah diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian pada 26 Maret lalu. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberi waktu 30 hari kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tindakan korektif terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya itu. 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...