Alasan Anies Tidak Gratiskan PBB NJOP di Bawah Rp 1 Miliar

Daniel
Daniel

Alasan Anies Tidak Gratiskan PBB NJOP di Bawah Rp 1 Miliar Anies Baswedan

Winnetnews.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk merevisi Praturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 soal Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Anies bukan tanpa alasan memutuskan untuk merevisi peraturan gubernur tersebut.

Anies menyatakan adalah hal lumrah jika pergub mengalami revisi karena hal itu rutin dilakukan setiap tahun. Dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang revisi Pergub DKI Nomor 259 Tahun 2015 dijelaskan pada Pasal 4A bahwa gratis PBB bagi lahan atau gedung dengan NJOP (Nilai jual objek pajak) di bawah Rp1 miliar hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.

Pembebasan PBB dengan NJOP di bawah Rp1 Miliar diatur dalam Pasal 2. Itu artinya pada 2020 rumah, rusunami, dan rusunawa dengan NJOP di bawah Rp1 miliar wajib membayar PBB. Pengesahan Pergub itu sendiri dilakukan pada 15 April 2019.

Anies mengatakan: “Yang penting pada 2019, itu (PBB) tetap dibebaskan, itu dulu yang penting. Ketika fiskal kadaster selesai, maka kami akan punya data lengkap dari situ. Kami akan buat kebijakan tentang PBB yang komprehensif.”

Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menggratiskan PBB untuk rumah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar. BTP saat itu menerapkan kebijakan tersebut untuk meringankan warga Jakarta yang harus membayar pajak rumah dengan harga mahal.

Apa Reaksi Kamu?