Amandemen UU, Perppu KPK, dan Bungkamnya Jokowi
Ilustrasi Jokowi. [Foto: SINDOnews]

Amandemen UU, Perppu KPK, dan Bungkamnya Jokowi

Kamis, 17 Okt 2019 | 09:49 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Banyak yang menanti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kejelasan amandemen Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Namun hingga Rabu (16/10), belum ada pernyataan resmi dari Jokowi perihal pengesahan UU KPK atau membuat Perppu KPK.

Tepat sebulan lalu, DPR telah menyatakan amandemen UU KPK ini akan berlaku pada 17 Oktober 2019. Selama itu pula, Jokowi masih dilematis dalam menentukan nasib dan arah KPK ke depannya meski sempat ada wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Hal tersebut rupanya memantik mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang menginginkan KPK jangan dilemahkan dengan adanya revisi UU KPK itu. Meski demikian, jajaran anggota DPR periode 2014-2019 yang mengesahkan revisi UU KPK ini menegaskan amandemen UU KPK bukan untuk melemahkan, melainkan penguatan.

Melansir laman Tempo.co, alih-alih menjawab pertanyaan awak media, Jokowi hanya diam dan tersenyum. Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 yang hadir pun menyela, seperti Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Bambang Soesatyo.

"Soal pelantikan dong," kata Bamsoet usai pertemuan dengan Jokowi membahas finalisasi acara pelantikan presiden 20 Oktober 2019, di Jakarta, Rabu (16/10).

Bukan kali ini saja Jokowi bungkam ketika disinggung soal UU KPK. Usai pertemuan empat mata dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) beberapa waktu lalu, Jokowi juga tak menjawab saat ditanya kepastian menerbitkan Perppu KPK.

Ketidakjelasan soal nasib Perppu KPK juga menjadi sorotan, salah satunya dari Anita Wahid, putri ketiga mendiang presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Anita Wahid mengatakan Jokowi tidak menunjukkan sikap yang jelas dan tegas terkait rencana menerbitkan perpu KPK.

Padahal, Jokowi sempat mengadakan pertemuan dengan tokoh dan cendekiawan untuk menampung usulan mengenai Perpu KPK. Pertemuan itu berlangsung pada 26 September 2019 di Istana Merdeka.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...