Anang Sambut Positif PP Royalti Musik
Foto: Instagram/ananghijau

Anang Sambut Positif PP Royalti Musik

Rabu, 7 Apr 2021 | 13:58 | Nurul Faradila

Winnetnews.com -  Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atas Musik. Jokowi menandatangani PP tersebut pada 30 Maret 2021 lalu.

Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, perlu membayar royalti.  

”Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional),” bunyi Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021.

Layanan publik bersifat komersial yang dimaksud dari Peraturan Pemerintah ini, yakni seminar dan konfrensi komersial, restoran, kafe, konser musik, transportasi umum (pesawat, bus, kereta api, kapal laut), pameran dan bazar, bioskop, bank dan kantor, serta pertokoan.

Selain itu, nada tunggu telepon, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, fasilitas hotel, dan usaha karaoke juga perlu membayar royalti.

Nantinya pengelolaan royalti akan dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang sudah terintegarasi pada pusat data lagu atau musik.

Berkaitan dengan hal ini, Anang Hermansyah memberikan apresiasinya dan menyebutkan kalau PP tersebut menjadi angin segar bagi para musisi serta industri musik Indonesia.

“PP No 56/2021 ini membawa angin segar bagi ekosistem musik di Indonesia. Kami menyambut positif atas komitmen pemerintah,” kata Anang.

Anang mengatakan jika PP Nomor 56 Tahun 2021 ini berjalan sebagaimana mestinya, maka akan memberikan dampak yang signifikan untuk royalti di industri musik. Akan tetapi, ia juga menambahkan bahwa masih banyak langkah yang harus dipersiapkan secara detail, salah satunya keberadaan Pusat Data Lagu.

“Pusat Data Lagu ini tak lain adalah Big Data yang memiliki posisi penting karena data ini output-nya persoalan royalti menjadi lebih transparan, akuntabel, dan ekosistem musik menjadi lebih sehat,” jelasnya.

Anang mengatakan pembentukan Pusat Data Lagu dan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) harus dipercepat, agar aturan ini bisa segera diimplementasikan.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...