Anggaran 2016 Kementerian BUMN Rp345 Miliar, di setujui DPR

Anggaran 2016 Kementerian BUMN Rp345 Miliar, di setujui DPR

WinNetNews.com - Pengajuan pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun 2016 disetuji oleh Komisi VI DPR RI. Dengan begitu, Kementerian BUMN mendapatkan anggaran sebesar Rp345 miliar.

Pimpinan rapat, Achmad Hafisz Tohir, dalam rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN di Komisi VI DPR, Jakarta, di lansir VIVA, Selasa, 20 Oktober 2015." Mengatakan Komisi VI DPR RI dapat menyetujui alokasi pagu anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2016 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S-814/MK.02/2015 tanggal 16 Oktober 2015 dan Surat Badan Anggaran No. AG/15679/DPR-RI/X/2015 tangal 19/10/2015 perihal penyampaian hasil pembahasan RAPBN TA 2016 sebesar Rp345 miliar,"

Hafisz mengatakan, hasil rapat ini akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR.

Sebelumnya, pagu anggaran yang diusulkan Menteri BUMN tidak berubah. Jumlahnya tetap Rp345 miliar dan dialokasikan untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen dan program pembinaan BUMN.

Program dukungan manajemen mendapatkan alokasi sebanyak Rp165,85 miliar atau 48,07 persen dari pagu anggaran, sedangkan program pembinaan BUMN sebanyak Rp179,14 miliar atau 51,93 persen.

.

Berikut ini adalah rincian alokasi pagu anggaran Kementerian BUMN pada tahun depan.

1. Program dukungan manajemen Rp165,85 miliar

-Sekretariat Kementerian BUMN: Rp160,11 miliar

-Staf Ahli: Rp5,74 miliar.

2. Program pembinaan BUMN Rp179,14 miliar

-Kedeputian usaha agro industri dan farmasi Rp20 miliar

-Kedeputian usaha energi, logistik, kawasan industri, dan pariwisata Rp15 miliar

-Kedeputian usaha pertambangan, industri strategis, dan media Rp15 miliar

-Kedeputian usaha konstruksi, sarana, dan prasarana perhubungan Rp15 miliar

-Kedeputian usaha jasa keuangan, jasa survey, dan konsultan Rp15 miliar

-Kedeputian strukturisasi Rp50 miliar

-Kedeputian infrastruktur bisnis Rp49,14 miliar.