Anggota DPR Fraksi PDI-P: Kerja KPK itu Seperti Atraksi Sirkus

Amalia Purnama Sari
Amalia Purnama Sari

Anggota DPR Fraksi PDI-P: Kerja KPK itu Seperti Atraksi Sirkus Masinton Pasaribu (foto: Liputan6)

Winnetnews.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu baru-baru ini menyebut cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti atraaksi sirkus. Menurut Masinton hal ini dikarenakan KPK selalu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menghabiskan anggaran negara.

“Itu anggarannya kalau saya rata-ratakan satu triliun Rupiah per tahun, jadi 15 tahun KPK bisa menghabiskan Rp15 triliun. Total sebanyak itu hanya untuk OTT pakai masker. Uang yang dikorupsi terkadang hanya 50 juta, dilebarin biar kelihatan banyak,” celetuk Masinton dalam diskusi mengenai Perppu KPK di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (08/10).

Melansir dari CNN Indonesia, Masinton mengaku jika dirinya memang ingin UU KPK direvisi untuk agenda pemberantasan korupsi yang lebih baik. “Tidak boleh ada rutinitas tangkap-menangkap, penyadapan, OTT. Bagi saya itu kerja seperti atraksi sirkus,: tegas Masinton.

Sebelumnya, UU KPK yang disahkan oleh DPR pada 17 September lalu mendapatkan pergolakan yang luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Koalisi masyarakat antikorupsi dan para akademisi bahkan menyebut jika sejumlah pasal dalam UU tersebut bisa melemahkan kewenangan KPK untuk memberantas korupsi.

Pasca disahkan, banyak pihak yang menuntut Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Saat ini Jokowi mengaku sedang mengkaji opsi tersebut.

Masinton selaku perwakilan PDIP mengaku jika partai banteng tersebut bersedia mengikuti segala keptusan Jokowi. Namun terkait dengan Perppu KPK, ia mengaku jika hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Ia merasa bahwa upaya konstitusi lain seperti uji materi melalui Mahkamah Konstitusi atau legislative review.

“PDIP selalu memberikan pertimbangan kepada Preisen Jokowi dan selalu mendukung apapun keptusan Presiden. Jangan ada yang mendesak-desk keputusan presiden. Bahaya kalau sistem ketatanegaraan dan konsitusi kita diletakkan pada banyak tekanan,” jelas Masinton.

“Kalau UU belum terbit tapi sudah minta diterbitkan Perppu itu namanya kebelet,” tandasnya.

Apa Reaksi Kamu?