(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Anggota PDIP: Tudingan Kunker Fiktif Tidak Berdasar

Rusmanto
Rusmanto

Anggota PDIP: Tudingan Kunker Fiktif Tidak Berdasar
WinNetNews.com - DPR RI kembali dilanda isu tak mengenakkan terkait temuan sementara ‎Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa ada kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota dewan. Kunker fiktif itu diduga sampai senilai Rp945 miliar.‎

Menjawab tudingan itu, ‎Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, M.Prakosa, menyatakan bahwa sebenarnya tudingan fiktif itu kurang berdasar. Sebab, dugaan fiktif muncul karena sistem pertanggungjawaban yang dibuat bagi anggota dewan adalah lump sum . Lump sum adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu saja.

Padahal, kegiatan politik seperti kunjungan kerja tidak bisa diatur-atur orang lain. Yang menentukan adalah politisi itu sendiri, apakah masih ingin terpilih atau tidak.

Menurutnya sistem yang pas adalah seperti yang dipraktikkan di negara-negara dengan pemilihan langsung. Yakni politisi mendapat suatu jumlah biaya tertentu dalam satu tahun untuk kebutuhan bertemu konstituen dan kunjungan kerja.

Dari situ, apakah si anggota memakai staf atau tidak untuk daerah pemilihan masing-masing, akan menjadi keputusan politiknya.

"Sementara kalau DPR kita sekarang ini sebenarnya merendahkan martabatnya sendiri. Karena kalau kita akan kunjungan dapil, harus minta uang ke Sekjen DPR. Setelah Sekjen oke, baru kita bisa ke dapil," kata dia.

Dengan praktik demikian, anggota dewan sepertinya berada di bawah Sekjen DPR, paling tidak dalam hak keuangan.

"Sementara Anggota parlemen di negara-negara lain pasti punya hak keuangan, tidak seperti di Indonesia yang diperlakukan seperti pegawai. Masa akan melakukan kegiatan harus minta Sekjen? Dan setelah selesai kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban?" beber Prakosa.

"Sepertinya Sekjen seakan seperti atasan yang memutuskan kita untuk dapat berkegiatan. Sekjen DPR itu kan bagian dari eksekutif atau pemerintah. Jadinya, kalau mau melakukan kegiatan politik adalah harus izin Pemerintah atau eksekutif ," jelasnya lagi.‎

Diketahui, adanya potensi kerugian negara dalam kunker perseorangan anggota DPR disampaikan pertama kali oleh Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR Hendrawan Supratikno.

disadur dari situs beritasatu news

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});