Angin Segar Untuk Para Pekerja: Peraturan Pemerintah tentang UMP Ditetapkan

Angin Segar Untuk Para Pekerja: Peraturan Pemerintah tentang UMP Ditetapkan

Selasa, 27 Okt 2015 | 14:20 | kontributor

WinNetNews.com - Pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Selain mengatur formula baru sistem pengupahan minimum provinsi, substansi lainnya, antara lain terkait struktur dan skala pengupahan yang proposional, kebijakan pembayaran, serta sanksi administratif jika perusahaan tidak menyalurkan upah.

Peraturan pemerintah (PP) mewajibkan formula akan diberlakukan pada penghitungan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2016. Aspek utama dari formula baru sistem pengupahan adalah jaring pengamanan (safety net). UMP berlaku bagi buruh di bawah satu tahun masa kerja.

Di dalam pasal 44 PP Pengupahan diatur tentang formula sistem penghitungan UMP, yakni UMP tahun mendatang diperoleh dari jumlah UMP tahun berlangsung, kemudian ditambah dengan hasil perkalian UMP berlangsung dengan inflansi tahun berlangsung yang ditambah dengan presentase delta produk domestik bruto nasional tahun berlangsung.

Dengan adanya formula ini diharapkan mampu menciptakan keadilan pengupahan bagi seluruh pekerja. Perusahaan juga diwajibkan untuk berdiskusi dua arah dengan buruh atau pekerja. Terutama yang berkaitan dengan struktur dan skala upah bagi tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.

Pasal 14 Ayat 2 menyebutkan bahwa struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Penerbitan PP akan diikuti penyusunan 7-8 peraturan menteri ketenagakerjaan, antara lain berkaitan tentang formula upah minimum sektoral, struktur dan skala upah, serta komponen hidup layak.

Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mamapu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluargannya secara wajar.

Adapun kebijakan pengupahan yang memenuhi penghidupan yang Layak dilansir dari harian kompas, Selasa (27/10/15) antara lain:

1. Upah minimum

2. Upah kerja lembur

3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya

5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

6. Bentuk dan cara pembayaran upah

7. Denda dan potongan upah

8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

9. Struktur dan skala pengupahan yang proposional

j. Upah untuk pembayaran pesangon

k. Upah untuk penghitungan pajak penghasilan

Penghasilan yang layak juga bisa diberikan dalam bentuk:

1. Upah, terdiri dari: upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, serta upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

2. Pendapatan non upahnberupa tunjangan hari raya keagamaan, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, serta uang servis pada usaha tertentu.

Data-data diatas adalah data yang diolah dari peraturan pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...