Anies Diminta Tidak Perlu Gengsi Buka Jalan Jatibaru
Sumber : Istimewa

Anies Diminta Tidak Perlu Gengsi Buka Jalan Jatibaru

Senin, 2 Apr 2018 | 18:56 | Oky

Winnetnews.com - Sepekan Ombudsman DKI merilis hasil laporan akhir mengenai penataan Tanah Abang, hingga kini Pemprov DKI belum melakukan langkah korektif atas kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, yang dianggap maladministrasi.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tidak gengsi atau menahan diri untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman.

"Lebih baik segera dilaksanakan laporan akhir Ombudsman, karena kalau tidak, bisa memengaruhi citra gubernur di mata publik," kata Trubus, di Jakarta, Senin (2/3).

Dia juga menyayangkan pernyataan gubernur yang terkesan merendahkan kewibawaan Ombudsman DKI, sekalipun belakangan ini, gubernur selalu menyatakan menghormati dan meminta waktu untuk mempelajari laporan dari Ombudsman.

"Jangan menonjolkan politik kekuasaan tetapi kepentingan publik. Lebih baik laksanakan saja laporan Ombudsman karena itu juga sesuai amanat perundang-undangan," tambahnya

Dia mengaku khawatir, gubernur dikenakan sanksi pembinaan hingga penonaktifan sementara jika tidak menindaklanjuti temuan Ombudsman. Sebab, selama ini di Indonesia, belum ada kepala daerah yang dikenai sanksi akibat tidak menjalankan laporan Ombudsman.

Trubus melanjutkan, laporan Ombudsman menegaskan bahwa gubernur telah salah kaprah menjadikan diskresi sebagai dasar hukum dalam penataan Tanah Abang. Sebab sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya juga memberikan rekomendasi agar Jalan Jatibaru Raya dikembalikan ke fungsi semula.

"Kalau tidak ada tindakan korektif, khawatirnya, yang muncul di persepsi publik adalah arogansi dan gubernur tidak menghargai institusi lain," kata Trubus.

Dirjen Otda Kemdagri Sumarsono menegaskan, secara administrasi, diskresi kepala daerah dikeluarkan sebagai kebijakan yang belum ada aturannya. Jika sudah ada aturan yang melarang, terlebih di level UU maka diskresi tidak bisa digunakan.

"Diskresi itu bila tidak ada pengaturannya dalam perundang-undangan. Bila ada dan sudah ada arurannya apalagi UU ny, ya tidak boleh ditabrak atas nama diskresi," beber sosok yang akrab dipangggil Soni tersebut.

Menurut Ombudsman, kebijakan Gubernur Anies menutup Jalan Jatibaru Raya untuk kegiatan pedagang kaki lima telah melanggar UU tentang Jalan, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No 34/2006 tentang Jalan dan Perda DKI No 8/2007 tentang Ketertiban Umum.

Soni mengaku menunggu kearifan gubernur dalam menindaklanjuti laporan Ombudsman agar pelayanan publik tidak terganggu. "Bila tidak segera diambil keputusan, fungsi pelayanan publik bisa berhenti dan publik akan dirugikan," jelasnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...