(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Anies Diminta Untuk Segera Selesaikan Dasar Hukum Rumah DP 0 Rupiah

Oky
Oky

Anies Diminta Untuk Segera Selesaikan Dasar Hukum Rumah DP 0 Rupiah Sumber foto : Istimewa

Winnetnews.com - Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikan payung hukum program DP 0 Persen. Pasalnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditugaskan Anies untuk mengatur payung hukum terkait skema pembiayaan serta mekanisme pendaftaran pembeli baru belum menunjukkan geliat kerjanya.

"UPT ini juga hingga saat ini belum terlihat geliat kerjanya, jadi masalah payung hukum belum beres," ujar Jajang di Jakarta, Sabtu (13/10).

Pemprov DKI khususnya UPT, kata Jajang, harus bekerja dengan cepat untuk membuat regulasi yang akan menjadi payung hukum program DP 0 persen. Setidaknya, menurut dia, agar jelas penggunaan penambahan anggaran sebesar Rp 717 miliar guna menalangi uang muka pembelian.

Jajang menilai DP 0 persen bukan hal yang mustahil. Program ini bisa benar-benar terealisasi asalkan Anies beserta anak buahnya serius bekerja, khususnya dalam mengatur payung hukum.

"Karena untuk dana sendiri sebenarnya bukan kendala utama bagi sekelas DKI Jakarta. Misalnya, selain dana sebesar Rp 717 miliar di tahun 2018, Pemprov DKI juga dalam rancangan anggaran tahun 2019 sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 5,8 triliun untuk menalangi uang muka," terang dia.

Masalah utama yang seharusnya diselesaikan oleh Anies, kata dia adalah dasar hukum penggunaan uang tersebut. Hal ini, menurut dia, bisa diatasi dengan pembentukan Badan Layana Umum Daerah atau BLUD.

"Jadi Gubernur Anies harus pastikan payung hukumnya. Seharusnya daripada sibuk buat peluncuran simulasi pencaptaran DP 0 persen yang tidak jelas manfaatnya. Adapun usulan dana Rp 5,8 triliun dijadikan penyertaan modal ke BUMD dan kemudian disalurkan sebagai dana talangan, hal ini juga berpotensi melanggar hukum terkait pelarangan menjual aset," jelas dia.

Lebih lanjut, Jajang berharap Pemda DKI Jakarta melibatkan BPK dan KPK dalam program ini. Pasalnya, program DP 0 ini menggunakan APBD yang tidak sedikit.

"Selain itu, ditambah banyak kelemahan dari segi regulasi, sehingga berpotensi diselewengkan," pungkas dia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});