Anies Sama Sekali Tidak Menjawab Pertanyaan Soal Tanah Abang, Reklamasi dan Swastanisasi Air
Sumber foto : Istimewa

Anies Sama Sekali Tidak Menjawab Pertanyaan Soal Tanah Abang, Reklamasi dan Swastanisasi Air

Jumat, 6 Apr 2018 | 09:23 | Oky

Winnetnews.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gembong Warsono, menilai jawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada rapat paripurna pembahasan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 masih normatif dan belum masuk ke substansi permasalahan.

Anies bahkan tidak memberi jawaban terkait persoalan penataan kawasan Tanah Abang, reklamasi, serta swastanisasi air.

"Jawaban-jawaban retorika itu. Kita juga sudah tahu, dia nggak menjawab subtansi. Misalnya soal Tanah Abang kan kita sama-sama dengar, kan nggak jawab juga," kata Gembong usai Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/4).

Sebelumnya, Fraksi PDI-P menyarankan Pemprov DKI agar memperhatikan rekomendasi Ombudsman perwakilan Jakarta Raya terkait maladministrasi penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies, dalam pidatonya, tidak menyinggung soal Tanah Abang.

Begitu pula perihal reklamasi. Sebelumnya, Fraksi PDI-P mempertanyakan hasil audit lingkungan reklamasi, penataan kembali proyek reklamasi termasuk payung hukumnya.

Fraksi NasDem, meminta Pemprov DKI melanjutkan pembahasan Peraturan Daerah yang terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Pantai Utara Jakarta.

Sementara Fraksi PPP, mendukung rencana Anies untuk menghentikan proyek reklamasi.

Anies, dalam pidatonya, tidak menyinggung soal reklamasi sama sekali.

Terkait hal itu, Gembong menuturkan dirinya belum paham terkait kelanjutan kebijakan Anies soal reklamasi.

"Reklamasi kan nggak dijawab juga," tutur Gembong.

Lebih lanjut, pembahasan secara mendetail akan dilakukan di komisi-komisi mulai Rabu (4/4). Termasuk soal hal-hal yang tidak terjawab melalui pidato jawaban Anies.

DPRD memiliki waktu untuk membahas RPJMD Anies-Sandi sebelum batas akhir pengesahan pada 16 April 2018 mendatang.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif, menilai wajar bila pidato Anies baru sampai pada tataran normatif. Menurut dia, pendalaman teknis bisa dilakukan di pembahasan di komisi-komisi.

"Yang sifatnya teknis akan dijelaskan dalam kesempatan yang lebih khusus dalam rapat komisi. Saya kira kalau normatif iya, kan memang rapat paripurna general menjawab semua fraksi," tutur Syarif.

Hal lain yang tidak dijawab Anies ialah soal komitmen Pemprov DKI menghentikan swastanisasi air. Sebelumnya, Fraksi NasDem, Gerindra dan PAN-Demokrat mempertanyakan soal pengadaan air bersih bagi warga.

"Pengadaan air bersih untuk warga Jakarta secara berkeadilan juga patut menjadi perhatian saudara Gubernur untuk dituangkan dan menjadi kepastian selama kurun waktu masa jabatan Fraksi NasDem melihat dari data yang ada belum sampai 50 persen warga Jakarta yang dapat menikmati air bersih, dikarenakan belum maksimalnya konsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyangkut pengadaan air bersih," kata Ketua Fraksi NasDem, Bestari Barus, Senin (2/4).

Anies lagi-lagi tidak menjawab. Begitu usai berpidato, anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar langsung menginterupsi. Bahkan, saat Anies belum kembali duduk di bangkunya.

Salah satunya soal mahalnya akses air yang dirasakan oleh warga Marunda, Tugu Selatan, dan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara hingga mencapai Rp17 ribu per meter kubik.

"Ini rakyat Bapak juga yang harus diperhatikan," tutur Ramli.

Selain itu, Ramli mengkritik program OK-Otrip yang hingga kini baru mengakomodasi 97 angkutan umum.

Masalah lainnya yang dia adukan adalah soal pembangunan jalan yang belum masuk ke RW 10 Kecamatan Cilincing dan RW 11 Kelurahan Semper Timur, Jakarta Timur. Menurut Ramli, belum pernah ada pembangunan jalan di tempat itu.

"Sudah kesekian kali saya bicara di sini, tetapi tidak pernah diperhatikan. Mungkin Bapak punya SKPD ini kupingnya sudah budek semua," kata Ramli. 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...