Antara Ultimatum Mahasiswa dan Ancaman Parpol, Mana yang Akan Jokowi Penuhi?

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

Antara Ultimatum Mahasiswa dan Ancaman Parpol, Mana yang Akan Jokowi Penuhi? Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay via Jakarta Globe

Winnetnews.com - Presiden Joko Widodo kini seperti dihadapkan pada kondisi kegamangan dan penuh bimbang. Jokowi belum juga mengambil keputusan soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan hasil revisi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Kegamangan makin terasa ketika parpol, seperti dicatat laman Kompas.com (4/10/2019), sempat memunculkan pernyataan soal pemakzulan. Sementara itu mahasiswa menyampaikan ultimatum agar Perppu KPK segera diterbitkan dan memberi tenggat waktu hingga 14 Oktober. Jika tidak, mahasiswa yang akan turun ke jalan lebih besar lagi.

Hingga Kamis (3/10/2019) kemarin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan belum ada keputusan dari Presiden soal apakah akan menerbitkan Perppu KPK atau tidak. 

Pratikno meminta semua pihak bersabar menanti keputusan Presiden. Dia mengatakan, pengumuman hanya akan datang dari Presiden sendiri. 

"Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau Presiden sudah menyatakan sesuatu, nah, itu. Sekarang kan belum," kata Pratikno.

Sudah tujuh hari berlalu, sejak Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan akan mengkaji dan mempertimbangkan Perppu KPK pada Kamis (26/9/2019) lalu. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan pun yang diambil oleh Jokowi. 

Spekulasi bermunculan tentang adanya dugaan Jokowi masih khawatir dengan ancaman partai politik jika sampai setuju menerbitkan Perppu KPK. Mengingat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pernah menyebut Jokowi dan partai politik pendukung sepakat untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK. 

"Jadi yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/10/2019) lalu.
 
Menurut Surya, salah satu alasan tidak dikeluarkannya Perppu, yaitu UU KPK hasil revisi hingga saat ini masih uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden, lanjut Surya, akan salah apabila menerbitkan perppu di saat UU KPK hasil revisi tersebut sedang diuji materi di MK. 

"Masyarakat dan mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah, Presiden bisa di-impeach karena itu," ujar Surya. 

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa dari sejumlah universitas saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis kemarin, menyampaikan ultimatum agar Perppu segera diterbitkan.

Kelompok mahasiswa dari berbagai universitas usai menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (3/10/2019). Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Para mahasiswa pun meminta agar Presiden Jokowi bersedia mengadakan dialog terbuka terkait isu UU KPK ini. Mereka memberi tenggat waktu bagi Jokowi sampai 14 Oktober mendatang. 

"Kita mendesak negara membuat adanya agenda jajak pendapat (diskusi-Red) antara negara, Presiden dengan mahasiswa sampai 14 Oktober," kata Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah, seperti dikutip dari Kumparan (4/10/2019).

Dino menambahkan, apabila sampai batas waktu itu tuntutannya tidak digubris maka akan ada protes lanjutan, bahkan lebih besar lagi. 

"Kalau pun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kami pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," pungkasnya.

Apa Reaksi Kamu?