Apa Kata Menag Soal Gafatar?

Apa Kata Menag Soal Gafatar?

Kamis, 14 Jan 2016 | 13:53 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tidak layak diikuti masyarakat. Alasannya, Gafatar tidak terdaftar dalam Kementerian Dalam Negeri dan ilegal.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Lukman mengatakan sampai saat ini aparat penegak hukum masih melakukan penyelidikan lebih intensif terkait Gafatar. Organisasi ini, ujarnya, tidak terdaftar dalam Kementerian Dalam Negeri.

Tak hanya itu, Lukman menyampaikan menurut kajian MUI, organisasi tersebut tidak mengikuti salah satu ajaran atau agama yang menjadi aliran utama manapun. Menurutnya, gerakan ini tidak pernah menyatakan diri sebagai organisasi Islam, karena ingin menyatukan agama Nabi Ibrahim seperti Islam, Yahudi, dan Kristiani.

"Jadi dari sisi keormasan, mereka ilegal dan dari sisi paham keagamaan dia bukan agama Islam, Kristen, Yahudi, dan seterusnya. Maka tentu ini bukan organisasi yang layak untuk diikuti masyarakat," ujar Lukman, Rabu (13/1).

 

Lukman menyebut, Gafatar memiliki potensi untuk mengancam keamanan selayaknya kelompok radikal. Ia menyampaikan, tim penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian Agama bekerjasama dengan polisi, Kemendagri, dan Kejaksaan Agung, tengah mendalami kemungkinan tersebut dengan mencari tahu seluk beluk soal organisasi, motif yang melatarbelakangi penyebarluasan paham ini, dan apakah ada afiliasi dengan organisasi lain.

"Kami belum bisa menyimpulkan apakah ini semata-mata paham keagamaan saja atau paham keagamaan ini hanya dijadikan cover atau bungkus saja, tapi kemudian ada agenda lain yang kami enggak tahu,"ujarnya.

Lukman mengaku, pihaknya tengah menggali informasi dari orang-orang yang sudah ditemukan dalam rangka melakukan konfirmasi dan klarifikasi mengenai kegiatan apa saja dan hal-hal apa saja yang dihadapi ketika menghilang, sehingga bisa didapatkan data-data yang lebih akurat.

 

Ia pun mengaku belum bisa menyimpulkan apakah ada keterlibatan pemimpin Al-Qiyadah Al-Islamiah, Ahmad Musadeq, meski ada kecenderungan dan dugaan yang mengarah ke sosok itu.

"Kami saat ini belum bisa menyimpulkan apapun terkait hal ini. Meskipun kecenderungan dan dugaan-dugaan itu ada, tapi tidak bisa disimpulkan begitu saja. Harus didalami dan diperkuat data-data dan temuan-temuan di lapangan. Ini yang sedang dan terus secara intensif dilakukan oleh aparat penegak hukum," ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini juga mengungkapkan, sebenarnya gerakan ini dulu sudah pernah ada. Namun, menurutnya, skalanya tidak semasif saat ini, sehingga menimbulkan keresahan yang luar biasa dalam masyarakat. Penyebarannya pun, ucapnya, sebagian besar sudah di wilayah Jawa Barat dan beberapa wilayah Jawa Tengah.

"Karena ada anggota masyarakat yang tidak diketahui keberadaaannya, hilang, yang ini juga karena mengikuti paham ini. Nah, ini yang kemudian menimbulkan keresahan. Kalau dulu keresahan yang ditimbulkan tidak sebesar sekarang," ujarnya.

(seperti dilansir Berita Satu)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...