Apa Strategi Jokowi Dalam Reshuffle Kabinet?

Apa Strategi Jokowi Dalam Reshuffle Kabinet?

Selasa, 12 Jan 2016 | 18:05 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggunakan dua faktor pendekatan strategi dalam dalam melakukan perombakan kabinet jilid II. Dua faktor tersebut masing-masing strategi politik akomodatif dan pertimbangan kinerja secara objektif.

“Jokowi akan mengkombinasikan dua strategi tersebut untuk melakukan reshuffle kabinet. Khusus yang strategi politik akomodatif dilakukan setelah bertambahnya dukungan partai politik pendukung pemerintah,” kata Adjie, Selasa (12/1), di Jakarta.

Dijelaskan, strategi politik akomodatif nantinya dilakukan tidak hanya untuk partai politik yang sudah secara resmi mendukung pemerintah. Namun juga dilakukan kepada partai politik yang memiliki keinginan kuat untuk mendukung jalannya pemerintahan.

“Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Menurut saya wajar jika langkah demikian dilakukan untuk antisipasi munculnya kegaduhan-kegaduhan politik yang timbul karena minimnya dukungan partai politik di pemerintahan,” ucapnya.

 

Diakui, hingga saat ini hampir sebagian elite politik nasional di luar pendukung pemerintahan masih terkesan “genit” dan sering kali membuat gaduh. Kondisi demikian, sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya pemerintahan karena selalu disibukkan dengan berbagai permasalahan yang dimunculkan, baik itu secara sengaja ataupun tidak.

Namun demikian, diingatkan, Presiden Jokowi selaku pemegang amanat tertinggi di pemerintahan tidak boleh terpengaruh oleh intervensi yang terus dilakukan oleh parpol dalam melakukan reshuffle. Masyarakat akan dengan mudah melihat apakah pemimpinnnya memiliki prioritas dalam menjalankan amanah rakyat atau menjalankan amanah partai.

Dalam mengkolaborasi dengan faktor kinerja kabinet secara objektif, menurut Adjie, Jokowi akan mempertimbangkan untuk me-reshuffle menterinya yang berkinerja minim dan sering membuat kegaduhan. Termasuk dalam hal tinggi rendahnya penyerapan anggaran, pencapaian target-target yang sudah dicanangkan dan lain sebagainya.

“Jika sudah dikolaborasikan antara faktor politik akomodatif dan kinerja objektif, tinggal melihat bagaimana track record-nya. Penempatan calon menteri juga harus dilihat sesuai dengan bidang kemampuannya dan yang lebih penting lagi tentunya tidak pernah tersangkut kasus hukum dan etika,” ucap Adjie.

(seperti dilansir dari Berita Satu)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...