Skip to main content

Apakah Pemerintahan Jokowi Menjamin Kebebasan Beragama?

Apakah Pemerintahan Jokowi Menjamin Kebebasan Beragama?
Apakah Pemerintahan Jokowi Menjamin Kebebasan Beragama?

WinNetNews.com - Lembaga peneliti Setara Institute menilai belum ada perubahan fundamental dan mendasar terkait kebebasan beragama dan keyakinanan selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

Yang terjadi, pelanggaran kebebasan bergama dan berkeyakinan malah lebih tinggi dari tahun 2014.

Kondisi itu berbeda dengan janji Jokowi-JK sebelum memimpin, ketika mereka bertekad menghadirkan kembali negara dalam berbagai urusan masyarakat dan menciptakan ruang dialog antar warga.

"Belum terjadi perubahan kebijakan-kebijakan fundamental pemerintah berkaitan dengan kebebasan beragama dan pola-pola relasi sosial masyarakat. Perubahan fundamental di level implementasi Nawa Cita yang memungkinkan kondisi kebebasan beragama yang lebih baik belum terjadi," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di Jakarta, Senin (18/1).

Ia menjelaskan produk hukum diskriminatif di tingkat pusat dan daerah terus dipelihara, kriminalisasi dan penelantaran korban pelanggaran juga masih terus berlangsung.

Kemudian pelaku kekerasan masih dibiarkan menikmati impunitas dan tidak diadili secara fair, ditambah berbagai provokasi yang menebar kebencian terhadap kelompok-kelompok minoritas yang memiliki pandangan berbeda.

"Kami mencatat ada 196 peristiwa pelanggaran sepanjang 2015 dengan 236 bentuk tindakan yang tersebar di seluruh tanah air. Dibandingkan tahun 2014 lalu, jumlah pelanggaran hanya 134 peristiwa dengan 177 tindakan. Jumah peristiwa berbeda dengan jumlah tindakan karena dalam satu peristiwa bisa terjadi berbagai bentuk tindakan," jelasnya.

Dia menegaskan secara personal, Jokowi memiliki sikap (standing position) yang cukup baik dalam isu kebebasan beragama. Misalnya dalam kasus Tolikara (Juli 2015) dan Aceh Singkil (Oktober 2015), Jokowi cukup keras mengeluarkan pernyataan. Dalam masalah tolerasi, Jokowi mengeluarkan pernyataan keras dalam sebuah kunjungan ke Boyolali (Juli 2015).

Namun standing position itu menjadi tidak banyak berarti jika tidak mampu diimplementasikan dalam agenda pembangunan dan kebijakan pemerintahan yang dipimpinnya, ujarnya.

"Jokowi tentu tidak ingin dicatat sebagai orang baik yang tidak mampu membangun pemerintahan yang baik," kata Bonar.

(seperti dilansir dari Berita Satu)

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top