(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Apakah Perjanjian yang Tidak Menggunakan Meterai Tidak Sah?

Oky
Oky

Apakah Perjanjian yang Tidak Menggunakan Meterai Tidak Sah?

Syarat sah-nya suatu Perjanjian

Perjanjian atau kontrak adalah suatu hal yang sudah lazim dilihat dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam praktek kehidupan sehari-hari. Perjanjian ini dapat berbentuk perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian ketenaga kerjaan ataupun bentuk-bentuk perjanjianlainnya.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang sah atau tidak-nya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerleijk wetboek) dimana terdapat empat unsur yang merupakan satu kesatuan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :-
 

1. Kesepakatan Para Pihak (Para Pihak harus sepakat, dan kesepakatan ini terlihat dari ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak); 

2. Kapasitas Para Pihak (Pihak yang menandatangani perjanjian harus mampu dan memiliki kapasitas dalam hukum untuk menandatangangani perjanjian, orang yang dibawah umur atau dibawah pengampuan/orang gila/tidak bisa berpikir adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menandatangani suatu perjanjian. Contoh lain orang yang memiliki kapasitas untuk menandatangani perjanjian adalah seorang Direktur yang mewakili suatu Perseroan Terbatas/PT); 

3. Hal Tertentu (Dalam perjanjian harus jelas hal-hal atau objek yang diperjanjikan, misalnya dalam suatu transaksi jual beli rumah, harus jelas deskripsi tentang rumah yang menjadi objek perjanjian tersebut); 

4. Causa yang halal (Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memuat syarat dan ketentuan yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum, contoh perjanjian yang memuat causa tidak halal adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum, misalnya untuk membeli Narkotika). 

A. Apabila kita melihat dari syarat sah-nya suatu perjanjian tersebut diatas, dapat terlihat dengan TERANG dan JELAS bahwa METERAI bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, akan tetapi berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 1995 tentang Bea Meterai ("UUBM") sebagaimana diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, Pasal 1 yang berbunyi:

”Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk :

 

A. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

B. Akta-akta Notaris termasuk salinannya;

C. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;

D. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu :

 

1. Yang menyebutkan penerimaan uang; 

2. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;

3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank;

4. Atau yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; 

 

E. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau

F. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu :

1. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; 

2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.” 

 

maka meterai diperlukan apabila perjanjian tersebut ingin dipergunakan sebagai pembuktian atau alat bukti di pengadilan.

Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana apabila ada pihak yang menandatangani suatu perjanjian tanpa adanya meterai dalam perjanjian, dan ingin menggunakan perjanjian tersebut di pengadilan? Jawaban untuk hal tersebut adalah cukup mudah, yaitu: Perjanjian dapat dimeteraikan kemudian di Kantor Pos Besar dengan membayar denda administrasi sebesar 200% harga meterai (Pasal 8 UUBM). Yang perlu diperhatikan adalah jangka waktu/daluarsa dari kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi adalah 5 tahun sejak tanggal perjanjian dibuat, atau dengan kalimat lain bahwa perjanjian harus dipenuhi kewajiban bea meterai dan bea administrasi paling lambat 5 tahun sejak tanggal perjanjian dibuat apabila ingin digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Kesimpulan:-
 

1. Perjanjian yang memenuhi unsur sah-nya  perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata TANPA meterai adalah tetap sah dan mengikat bagi para pihak; 

2. Apabila Perjanjian tanpa meterai tersebut ingin dipergunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan harus di meterai kan kemudian di kantor pos besar dengan membayar denda administrasi sebesar 200% harga meterai; 

3. Perjanjian yang ingin digunakan sebagai alat bukti di pengadilan wajib dimeteraikan; 

4. Perjanjian yang baru dimeteraikan kemudian (saat penandatanganan belum ada meterai) tetap sah, mengikat dan dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan; dan

5. Jangka waktu/daluarsa pemenuhan kewajiban bea meterai dan bea administrasi adalah 5 tahun sejak tanggal perjanjian dibuat, sehingga pihak yang ingin memeteraikan kemudian suatu perjanjian tidak boleh lewat dari 5 tahun sejak tanggal perjanjian. 

 

by: tnrlawfirm

image0

 

Tentang Kantor Hukum TAJI

TAJI & REKAN atau "TAJI" adalah kantor advokat dan konsultan hukum yang didirikan dan beroperasi dengan tujuan memberikan layanan hukum kelas satu kepada klien domestik dan klien internasional di seluruh Indonesia berikut di seluruh dunia. Pengacara di TAJI berspesialisasi dalam bidang hukum bisnis dan komersial termasuk hukum perusahaan, kontrak internasional, transaksi komersial antar negara, usaha patungan, hubungan ketenagakerjaan, penanaman modal asing, penggabungan dan akuisisi perusahaan, serta pembiayaan perusahaan. Jasa hukum bisnis dan komersial kami juga mencakup berbagai industri seperti perkebunan, pertambangan & energi, institusi finansial, hotel & properti, media & hiburan, dan teknologi.

Target dan tujuan kami adalah memastikan bahwa transaksi dan bisnis klien kami adalah terlindungi dari segi hukum. Target klien kami adalah selalu merupakan bisnis kami. Untuk dapat mencapai dan melampaui target klien, maka kami memberikan seluruh pengalaman, keahlian, responsivitas, dan profesionalisme kami. Dalam suasana kepercayaan dan keakraban, kami sangat bergairah untuk memahami bisnis, industri dan tujuan dari masing-masing klien.

Kami bangga dengan reputasi kami sebagai kantor pengacara Jakarta yang cerdas, ber-prinsip, dan jujur. Rencana kami adalah untuk terus meningkatkan keahlian dan profesionalisme kami yang merupakan komponen penting untuk masa depan klien dan kami sendiri.

Afiliasi Internasional

TAJI menjaga hubungan baik dengan kantor hukum internasional dan kantor hukum asing dari Malaysia, Australia, Singapura, Cina, Hong Kong, dan Kanada. Kami bekerja sama untuk menyediakan layanan hukum terbaik di seluruh dunia.

TAJI yang diwakili oleh pendirinya yaitu Taji Mahara Sianturi juga merupakan kontributor pada the World Bank Doing Business Project 2014, 2016 dan 2017.

 

source : https://id.tnrlawfirm.com

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});