Aparat Negara Harus Netral Dalam Pilkada Serentak

Aparat Negara Harus Netral Dalam Pilkada Serentak

Rabu, 9 Des 2015 | 13:30 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Aparat negara harus netral dalam pilkada serentak. Seperti dilansir Beritasatu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, Pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar aturan mengenai netralitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan Rabu (9/12) di 269 daerah.

"Tidak ada toleransi lagi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melanggar netralitasnya dalam Pemilukada. Sanksi sedang hingga berat pasti akan dijatuhkan," katanya.

Dia menambahkan, netralitas ASN merupakan keniscayaan sesuai UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Pedomannya adalah UU ASN dan UU Pemerintahan Daerah yang sudah setahun lalu disosialisasikan. Sudah ada surat edaran (SE) Menpan tentang netralitas PNS, sudah ada MoU antara Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sudah dibentuk Satgas netralitas ASN oleh Wakil Presiden," imbuhnya.

"Namun, saya yakin ASN dan PNS kita adalah aparatur yang patuh dan loyal pada aturan, sehingga kalaupun ada pelanggaran, skalanya akan sangat kecil sekali."

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...