AS x Blok Barat Satu Suara Kritik Usulan RUU Kemanan Nasional Hong Kong
Para demonstran berkumpul untuk menentang RUU Keamanan Nasional Hong Kong beberapa bulan lalu. (Foto: CNBC.com)

AS x Blok Barat Satu Suara Kritik Usulan RUU Kemanan Nasional Hong Kong

Sabtu, 23 Mei 2020 | 16:30 | Khalied Malvino

Winnetnews.com -  Amerika Serikat dan Blok Barat menyatakan keberatan mereka terhadap usulan pemerintah China untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional Hong Kong.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (23/5), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mendesak pemerintah China berpikir ulang untuk mengesahkan RUU Keamanan Nasional Hong Kong, yang dikhawatirkan akan mengancam praktik demokrasi di kawasan otonomi khusus itu.

"Amerika Serikat sangat mendesak Beijing untuk mempertimbangkan usulan yang bisa menimbulkan bencana tersebut, mematuhi kewajiban internasional, menjunjung tinggi status otonomi, lembaga demokratis serta kebebasan rakyat Hong Kong yang merupakan kunci yang membuat kawasan itu mendapat status khusus di dalam aturan AS," kata Pompeo, seperti dilansir AFP, Sabtu (23/5).

"Keputusan apapun yang mengganggu kebebasan dan status otonomi Hong Kong sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Deklarasi Bersama China-Inggris dan hukum dasar akan membuat kami menilai kembali penerapan prinsip 'Satu Negara Dua Sistem' serta status kawasan itu," ujar Pompeo.

Pompeo memberi sinyal jika China nekat mengesahkan RUU tersebut, maka AS menolak mengakui status otonomi khusus Hong Kong. Jika hal itu terjadi, maka seluruh entitas usaha di tempat itu tidak akan bisa lagi menjalankan perdagangan dengan AS.

"Keputusan untuk memotong proses legislatif penduduk Hong Kong tersebut akan membuat status otonomi khusus yang dijanjikan Beijing akan mati," lanjut Pompeo.

China menjanjikan memberikan status otonomi khusus terhadap Hong Kong, sebelum diambil alih dari Inggris pada 1997 silam.

Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, menyatakan akan mendukung penuh keputusan tersebut jika disahkan parlemen China (NPC) dalam rapat akbar.

RUU itu merupakan tanggapan China atas aksi protes pro-demokrasi di Hong Kong yang berlangsung sepanjang 2019. Mereka juga berjanji akan kembali bergerak jika pandemi virus corona semakin mereda.

Usulan beleid tersebut melarang sejumlah perbuatan yang dinilai menjadi ancaman bagi sistem politik China, yakni upaya pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di negara bekas jajahan Inggris itu.

Jika disahkan, maka ada kemungkinan militer China bisa turun tangan untuk meredam aksi gerakan pro demokrasi Hong Kong.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...