Aturan Baru Mendagri: Nama di Dokumen Kependudukan Tak Boleh 1 Kata, Maksimal 60 Huruf

Anggara Putera Utama

Dipublikasikan sebulan yang lalu • Bacaan 1 Menit

Aturan Baru Mendagri: Nama di Dokumen Kependudukan Tak Boleh 1 Kata, Maksimal 60 Huruf
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Winnetnews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan aturan terbaru soal pencatatan di dokumen kependudukan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Dalam aturan yang terdiri dari 9 pasal itu salah satunya menyebutkan bahwa pencatatan di dokumen kependudukan paling sedikit dua kata dan paling banyak enam puluh huruf.

Dijelaskan bahwa dokumen kependudukan yang dimaksud termasuk  kartu keluarga, kartu identitas anak, e-KTP, hingga akta pencatatan sipil. 

Berikut beberapa aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan:

Pasal 4 ayat (2)

(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Pasal 5

(1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:
a. menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen
Kependudukan; dan
c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

(2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.

(3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:
a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Share This Story

RELATED ARTICLE

Loading interface...