Aturan Pilkada Belum Direvisi, Jabatan Kepala Daerah Hanya Empat Tahun
Ilustrasi kepala daerah. [Foto: Aktual]

Aturan Pilkada Belum Direvisi, Jabatan Kepala Daerah Hanya Empat Tahun

Kamis, 3 Okt 2019 | 10:00 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Ada yang baru dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang bakal digelar September 2020. Jabatan kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, maupun bupati hanya akan berlaku selama empat tahun dalam masa hitungan satu periode.

Aturan tersebut masih berlaku lantaran UU Pilkada Nomor 20 Tahun 2016 belum direvisi. Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Litbang KPUD Provinsi Jawa Timur, Rochani menuturkan, dalam pasal 201 ayat 7 diatur gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 akan berakhir masa jabatannya di tahun 2024.

"Ini hal unik untuk Pilkada 2020, karena masa jabatannya hanya empat tahun. Tidak seperti kelaziman sistem ketatanegaraan yang lain, bahwa kepala daerah memangku jabatan selama lima tahun. Tetapi itu memang amanah undang-undang," kata Rochani dilansir Detik.com di Blitar, Rabu (2/10).

Selain itu, Rochani menambahkan pada pasal 8 dinyatakan akan menuju Pilkada serentak nasional pada November 2024. Sehingga, dalam beberapa tahun terakhir digelar Pilkada Serentak secara bergelombang.

Rochani mencontohkan, seperti Pilkada gelombang 1 tahun 2015, kepala daerah berakhir masa jabatannya tahun 2020. Di tahun itu, ada pilkada lagi tapi hanya menjabat empat tahun. Lalu menuju Pilkada serentak nasional di tahun 2024.

Gelombang 2 tahun 2017, berakhir masa jabatannya 2022. Gelombang 3 tahun 2018, berakhir jabatannya 2023. Seperti Gubernur Jatim hasil Pilkada 2018 akan berakhir masa jabatannya tahun 2023.

"Nah, kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum tahun 2024, akan diisi pejabat sementara atau PJ. Selama aturan itu belum direvisi, maka penjadwalan Pilkada tetap seperti itu," jelasnya.

Pilkada serentak nasional tahun 2024 sesuai jadwal akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2024. Namun Rochani mengaku, teknis penyelenggaraan belum diatur secara detail. Sementara pada Pilkada 2020 mendatang, sebanyak 19 daerah di Jawa Timur akan melaksanakannya. Itu terdiri 16 kota dan 3 kabupaten.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...