Bahas Politik di Balai Kota, Anies Sandi Tuai Kritik Keras
Sumber : Istimewa

Bahas Politik di Balai Kota, Anies Sandi Tuai Kritik Keras

Rabu, 25 Apr 2018 | 23:40 | Oky

Winnetnews.com - Lawatan Rizal Ramli dan Amien Rais beberapa waktu lalu ke Balai Kota, Jakarta Pusat menjadi pertanyaan besar bagi sebagian orang. Sebab kunjungan kedua tokoh itu membawa pesan-pesan politik yang disampaikan setibanya di pusat pemerintahan ibu kota itu.

Kala itu Rizal Ramli tiba di Balai Kota pada Jumat (20/4) dan ngobrol ringan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jack Busyro yang berada di dalam Balai Kota. Dalam obrolannya itu, Rizal Ramli menyampaikan pesan jika dirinya menjadi seorang presiden.

Kemudian berselang empat hari, yakni pada Selasa (24/4), Amien Rais juga berbincang-bincang di dalam Balai Agung. Dalam pertemuan itu Amin Rais mengatakan jika dirinya setuju apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi cawapres.

Namun begitu kedua kegiatan tersebut dipandang sangat menyalahi aturan di dalam ruang lingkup Balai Kota itu sendiri. Sebab seharusnya Balai Kota tidak diperbolehkan untuk kepentingan politik dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Khususnya masyarakat DKI Jakarta.

Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono sangat menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh Anies-Sandi. Sebab tidak sepatutnya mereka melaksanakan kegiatan tersebut di dalam Balai Kota.

"Gubernur harus tahu rambu-rambu dalam dalam pemanfaatan Gedung Balai Kota itu seperti apa. Baru kali ini ada sejarahnya di Balai Kota ada kegiatan politik," kata Gembong saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (25/4).

Hal senada juga dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah. Trubus menuturkan jika Gubernur dan Wakil Gubernur sudah sangat menyalahi aturan dan seharusnya dia mengikuti pergub yang telah ada.

"Karena di dalam Pergub No. 55 tahun 2012 pada Pasal 2, jelas diterangkan jika pemanfaatan barang milik daerah bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Bukan untuk kegiatan politik," tutur Trubus saat dihubungi.

Baik Trubus maupun Gembong keduanya sangat menyesalkan dua kegiatan itu di dalam Balai Kota. Gembong pun menegaskan jika ada sanksi moral yang dikenakan oleh Gubernur ketika menerima Amien Rais saat membahas tentang politik.

"Yang pasti sanksi moral kan gitu. Pastinya begini artinya rakyat dan masyarakat Jakarta mengatakan 'Oh gini loh gubernurku'. Bahwa dia telah menyalahi aturan," lanjut Gembong.

Sementara dalam Pergulatan No. 55 Tahun 2012 diterangkan dalam Pasal 44 ayat satu, setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pihak Ketiga, diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada ayat dua Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat disertai dengan Pencabutan Persetujuan Pemanfaatan Aset.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...