Baleg DPR Tetap Bahas Revisi UU KPK Hari ini

Baleg DPR Tetap Bahas Revisi UU KPK Hari ini

Senin, 1 Feb 2016 | 10:04 | Liani
WinNetNews.com - Munculnya kembali wacana revisi UU KPK terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Meski begitu, DPR tetap akan membahas revisi UU tersebut hari ini.

"Iya hari ini sosialisasi ke semua fraksi, lalu dibentuk panja," kata Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo saat dihubungi, Senin (1/2/2016).

Dalam rapat tersebut, pengusul akan memberikan draf revisi UU KPK. "Kalau sekarang belum ada drafnya," imbuhnya.

Firman menegaskan bahwa langkah Baleg untuk membahas revisi UU KPK tidak berlawanan dengan konstitusi. Bila ada penolakan, dia menganggapnya wajar.

"Sah sah saja penolakan masyarakat. Pertimbangannya kan luas, kita tidak bertentangan dengan konstitusi. Kita diatur mekanisme UU nomor 12, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan TAP MPR," ujar politikus Golkar ini.

Dari internal DPR sendiri, penolakan terhadap revisi UU KPK datang dari Fraksi Gerindra. Menurut Firman, penolakan itu bisa disampaikan di panja.

"Penolakan nanti bisa terjadi di Panja," ucap Firman.

 

Hingga saat ini, ada 4 poin revisi UU KPK yang pernah dibicarakan DPR dengan pemerintah. Empat poin itu adalah soal Dewan Pengawas, pemberian kewenangan SP3, prosedur penyadapan, dan penyidik independen.

Baca Juga: Ramai-ramai Tolak Revisi Undang-Undang KPK

Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan rilis Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (1/2/2015), mantan pimpinan KPK, akademisi, praktisi Hukum ikut berkomentar atas penolakan revisi ini. Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengatakan, Revisi UU KPK yang tidak melibatkan stakeholders secara utuh dan menyeluruh, termasuk KPK, adalah pengingkaran atas fakta bahwa korupsi menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kepentingan publik.

"Tidak ada satu pun naskah akademik yang dapat dirujuk dan dijadikan dasar untuk mempertukarkan gagasan pasal yang direvisi mengindikasikan revisi UU KPK hanya untuk melemahkan KPK. Posisi hukum di dalam KPK sendiri terlihat punya banyak opsi soal perubahan karena KPK itu dituntut untuk menjelaskannya pada publik di mana posisi hukumnya," ujar Bambang.

Dilansir dari laman detik

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...