Skip to main content

Banyak Pejabat Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

Banyak Pejabat Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

WinNetNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sekitar 102.670 penyelenggara negara belum pernah melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lembaga antikorupsi itu menyatakan 102.670 penyelenggara negara itu terdiri dari empat unit kerja yakni eksekutif, legislatif, yudikatif dan BUMN/BUMD. Data itu dimutakhirkan pada akhir Februari lalu.

Jumlah total yang wajib lapor LHKPN adalah 382.401orang dengan jumlah yang telah melapor adalah 279.731 orang. Sekitar 102.670 orang sisanya, dinyatakan belum pernah melaporkan LHKPN.

Pada awal bulan ini, Panama Papers , laporan investigatif dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), membuka bagaimana para pemimpin dunia, politisi, selebritas dan atlet olah raga diduga menyembunyikan aset mereka di negara-negara surga pajak. Di Indonesia, salah satu orang yang disebut-sebut adalah Harry Azhar Azis, mantan anggota DPR dari Partai Golkar dan sejak 2014 lalu menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK sendiri tengah melakukan verifikasi sejumlah nama terkait dengan penyesuaian data antara LHKPN dengan bocoran yang ada dalam Panama Papers. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga melakukan hal serupa dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Terkait dengan hal itu, KPK pun melakukan pendampingan sejumlah provinsi yang rawan di antaranya adalah Riau, Sumatra Utara, Banten, NAD, Papua dan Papua Barat. Selain soal perbaikan sistem, lembaga antikorupsi itu juga mendorong para pejabat negara untuk melaporkan hartanya ke KPK.

"KPK tidak hanya beraksi dengan penindakan, namun yang juga sangat penting adalah pencegahan melalui perbaikan sistem," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan resminya pada pekan lalu.

Sebagai contoh, Alex memaparkan kepatuhan para pejabat dan penyelenggara negara di Sumatra Utara masih rendah untuk melaporkan hartanya. KPK mencatat hanya sekitar 6,25% di tingkat eksekutif dan 2,04% di tingkat legislatif, yang sudah melaporkan LHKPN ke KPK.

disadur dari situs bisnis

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top