Skip to main content

Bareskrim Resmi Tahan Dua Tersangka Korupsi Kondensat SKK Migas

Bareskrim Resmi Tahan Dua Tersangka Korupsi Kondensat SKK Migas
Bareskrim Resmi Tahan Dua Tersangka Korupsi Kondensat SKK Migas

WinNetNews.com - Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/Money Laundering, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri secara resmi melakukan penahanan terhadap mantan Kepala BP Migas (kini SKK Migas) Raden Priyono dan eks Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono pada Kamis (11/02/2016) malam.

Kedua tersangka ditahan usai diperiksa penyidik terkait kasus megakorupsi penjualan minyak mentah bagian negara atau Kondensat dari BP Migas ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) tahun 2008-2012 yang merugikan negara Rp27 triliun.

Setelah menandatangani surat penahanan sekitar pukul 17.45 WIB, Raden Priyono dan Djoko Harsono kemudian dicek kesehatannya oleh dokter dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Mabes Polri.

Sumber Rimanews menyebutkan, Raden dan Djoko dijebloskan ke Rutan Bareskrim Polri yang berada dalam satu gedung sekitar pukul 20.00 WIB.

Untuk diketahui, penahanan itu dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan yang telah memenuhi dua alat bukti, yaitu, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli dan ketiga tersangka yakni Raden Priyono, Djoko Harsono dan eks Dirut TPPI, Honggo Wendratno (Di Singapura menjalani perawatan di rumah sakit) serta hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan kerugian negara sebesar 2,7 miliar USD atau sekitar Rp27 triliun.

Adapun kepentingan penahanan penyidik, selain alasan objektif dapat ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, juga alasan subjektif sebagaimana disebutkan di Pasal 21 ayat (1) yaitu; dikhawatirkan melarikan diri; dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana; dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf d Peraturan Kapolri (Perkap), Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, ditambahkan satu poin pertimbangan "Tersangka Diperkirakan Mempersulit Penyidikan". Dengan begitu para tersangka tidak akan memengaruhi saksi-saksi dan menghilangkan barang bukti.

Seperti diketahui, kasus ini menyorot perhatian publik ketika dilakukan penyidikan Mei 2015 lalu waktu di bawah komando Komjen Budi Waseso saat itu. Tidak sampai setahun, hasil koordinasi dengan Tim BPK yang intensif, perhitungan kerugian negara dari hasil audit investigatif dapat diselesaikan 20 Januari 2016 kemarin.

Tak lama lagi, kasus ini akan naik ke penuntutan di pengadilan, sehingga nanti akan menemukan calon tersangka-tersangka lainnya yang terjadi di zaman Pemerintahan SBY-JK melalui fakta-fakta di persidangan.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top