Beberkan Fakta Biaya Pilkada Mahal, Mendagri: Publik Jangan Tutup Mata!

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Beberkan Fakta Biaya Pilkada Mahal, Mendagri: Publik Jangan Tutup Mata! Ilustrasi Pilkada. [Foto: Aktual.com]

Winnetnews.com - Jelang Pilkada 2020 yang digelar serentak di 270 daerah se-Indonesia dalam waktu dekat akan segera berlangsung. Banyak tokoh yang sudah berani muncul dengan tekad mengubah nasib daerah yang diperjuangkannya untuk empat tahun ke depan.

Jangan heran ketika bicara Pilkada tak terlepas dari biaya atau ongkos politik guna menyukseskan kandidat, baik menjadi bupati, wali kota, atau setingkat lebih tinggi yaitu gubernur.

Menyikapi ongkos politik di tiap Pilkada atau Pemilu yang terbilang cukup mahal, rupanya mendapat perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Ia meminta publik tak menutup mata jika biaya politik yang ditanggung oleh kandidat atau peserta kampanye sebagai calon kepala daerah, sangat tinggi.

Terlebih, jika anggaran politik yang digunakan itu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan pemerintah, yang biaya politiknya dikeluarkan calon kepala daerah demi meraih kendaraan politik dari partai yang bersangkutan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. [Foto: Detik.com]

"Bupati kalau enggak punya 30 M, gak akan berani. Wali Kota dan Gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang gak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya," ujar Tito sambil tertawa dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/11) seprti dikutip Tempo.co.

Belum lagi, ujar Tito, biaya yang dikeluarkan untuk kampanye dan urusan non-teknis.

"Sementara dilihat dari pemasukan dan gaji yang didapat, setahun kurang lebih paling hanya Rp12 M, sementara yang keluar Rp30 M. Mana mau tekor. Saya mau hormat itu kalau ada yang mau tekor demi mengabdi kepada bangsa," tambah Tito.

Berkaca pada ongkos politik yang tinggi ini, ujar Tito, dirinya mengusulkan evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung.

"Saya sudah mulai dengan meminta Balitbang membuat index democracy maturityI (IDM) per daerah dan meminta BPS meminta indikator-indatornya," ujar mantan Kapolri ini.

Ia mengatakan, nanti setelah kajian selesai, di daerah dengan IDM Tinggi, bisa dilakukan Pilkada langsung.

"Yang IDM rendah, kita lakukan mekanisme lain misalnya dipilih DPRD," ujar Tito.

"Sekali lagi, saya tidak mengatakan kembali ke DPRD, tapi evaluasi dampak positif dan negatif Pilkada langsung. Dan jawabannya, evaluasi dengan kajian akademik," pungkas Tito. [tempo]

Apa Reaksi Kamu?