Begini Skema Permohonan Pengampunan Pajak

Begini Skema Permohonan Pengampunan Pajak

Rabu, 20 Apr 2016 | 15:30 | Muchdi

WinNetNews.com - Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty menampilkan skema pengajuan permohonan oleh wajib pajak (WP). Baik yang hanya melaporkan harta maupun yang juga melakukan repatriasi dana.

Awalnya, wajib pajak mengajukan surat permohonan pengampunan pajak (SPPP) kepada Menteri Keuangan. Dalam pengajuan ini WP harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan.

Di antaranya adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak, mengalihkan harta yang sebelumnya di luar negeri ke dalam negeri melalui bank persepsi (bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan pajak), dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 2015 bagi yang memiliki.

 

Surat permohonan yang diterima Menteri Keuangan akan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk penelusuran lebih lanjut untuk mengecek pengisian laporan, kesesuaian harta yang dilaporkan dengan data, penghitungan dan pelunasan uang tebusan dan lainnya.

Penelusuran secara administrasi akan memakan waktu selama 30 hari. Kemudian dibutuhkan selama 14 hari kemudian untuk diterbitkan keputusan atas permohonan pengajuan dari wajib pajak.

Bila ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan, maka surat keputusan pengampunan pajak tetap diterbitkan. Namun, perhitungan yang dipakai untuk pembayaran tebusan menggunakan data hasil penelusuran Ditjen Pajak.

Kepala Ekonom PT Bank BRI Tbk Anggito Abimanyu menuturkan skema yang diajukan oleh pemerintah merepotkan wajib pajak. Seharusnya, tidak usah lagi adanya pemeriksaan lebih lanjut.

 

"Harusnya tidak ada lagi pemeriksaan. Jadi di-freeze dulu saja," kata Anggito saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Wajib pajak juga kemudian tidak diberikan klarifikasi atas keputusan oleh Menteri Keuangan. Sehingga dimungkinkan harapan dari pengguna fasilitas pengampunan pajak akan berbeda dengan implementasi pemerintah.

"Kalau Kemenkeu temukan ada selisih dari harta bersih yang dilaporkan dengan hasil penelitiannya dia gunakan hasil penelitiannya. Seharusnya WP bisa klarifikasi," tukasnya.

Sumber dari detikFinance, Jakarta

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...