Belum Sehari Jabat Menkopolhukam, Mahfud: Belum Ada Arahan Soal Perppu KPK
Mahfud MD saat dilantik Presiden Jokowi sebagai Menkopolhukam, Rabu (23/10). [Foto: Liputan6]

Belum Sehari Jabat Menkopolhukam, Mahfud: Belum Ada Arahan Soal Perppu KPK

Rabu, 23 Okt 2019 | 15:10 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - 38 menteri sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membantu kinerja pemeintahan dalam lima tahun ke depan. Ada satu polemik yang hingga kini belum mampu disikapi oleh Jokowi, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ranah pembahasan Perppu KPK ini masuk dalam Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) yang kini diisi Mahfud MD. Namun, Mahfud menyebut belum ada arahan dari Jokowi terkait Perppu KPK apakah harus diterbitkan atau tidak.

Mahfud hanya menyebut Kemenko Polhukam akan segera menginventarisir apa-apa saja yang bakal menjadi batasan wilayah kerjanya. Mahfud bakal mengupas terlebih dahulu sejumlah persoalan yang tengah digodog di bidang Polhukam.

"Belum ada arahan, belum ada masuk ke materi apa pun. Sehari dua hari ini kita akan inventarisasi dulu persoalan-persoalan, kemudian, namanya menteri koordinator adalah mengkoordinasi kementerian terkait," kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10) seperti dilansir Detik.com.

Terkait Perppu KPK hingga saat ini belum juga diterbitkan oleh Jokowi. Mahfud sempat mengatakan Jokowi tak perlu khawatir untuk menerbitkan Perppu KPK.

"Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau Perppu nggak bener, ya ditolak DPR," kata Mahfud, Senin (30/9).

Mahfud menjelaskan, bila Jokowi menerbitkan perppu, tak akan ada yang bisa mempidanakan gara-gara keputusan itu. Penerbitan Perppu adalah hukum administrasi dan tak ada konsekuensi pidananya.

"Supaya diingat, Presiden mengeluarkan perppu itu tidak bisa dipidanakan karena ini adalah hukum administrasi. Kalau mengeluarkan perppu keliru, ya ditolak saja oleh DPR, nggak ada hukumannya, wong ini hukum administrasi," tutur Mahfud.

Meski begitu, dia tak mengetahui apakah Jokowi akan menerbitkan Perppu KPK atau tidak.

"Jadi terserah Presiden saja. Tetapi saya tidak tahu ya perkembangannya sekarang di Istana bagaimana. Kita tidak boleh juga mendesak-desak Presiden untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan (Perppu KPK)," pungkas Mahfud.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...