BEM SI Bakal Gelar Demo Lagi, Tuntut Presiden Terbitkan Perppu KPK
Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Selasa (24/9). [Foto: Reuters]

BEM SI Bakal Gelar Demo Lagi, Tuntut Presiden Terbitkan Perppu KPK

Kamis, 17 Okt 2019 | 10:53 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Amandemen Undang-Uindang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang sudah berlaku per 17 Oktober 2019 menuai banyak kontroversi. Menindaklanjuti hal tersebut, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi demonstrasi lanjutan pada Kamis (17/10) di DPR dan Istana Negara.

"Banyak yang akan ikut, lebih dari 10 universitas, aliansi BEM SI wilayah BSJB, yang jelas (BEM Se Jabodetabek dan Banten) BSJB," kata Koordinator Media BEM SI, Ghozi Basyir Amirulloh saat dihubungi Rabu (16/10) malam, seperti dilansir Detik.com, Kamis (17/10).

Ghozi menyebut rencananya hari ini massa akan berkumpul di Patung Kuda, pukul 13.00 WIB. Selanjutnya, massa akan bergerak menuju Taman Pandang Monas di depan Istana Negara.

image0
Foto: Reuters]

Sementara itu, Koordinator Aksi di depan Istana Presiden, Muhamad Abdul Basit juga memastikan substasi tuntutan demonstrasi masih sama, yakni mendesak Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Abdul mengaku telah memberi surat pemberitahuan menggelar aksi kepada kepolisian.

"Surat pemberitahuan sudah kita kasih, Sudah (tau polisi soal aksi)," ungkap Abdul.

Senada dengan Abdul, Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta, Sultan Rivandi, mengatakan pihaknya juga akan ikut turun unjuk rasa di depan Istana. Dia memastikan akan terus mengawal hingga Perppu diterbitkan oleh Jokowi.

"Kami akan terus konsisten mengawal Perppu, dan tidak akan pantang mundur, dan tetap menjaga kondusifitas karena kita turun untuk mengkritik kebijakan publik," kata Sultan.

image1
Foto: Sinar Harapan

Diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono sebelumnya menyatakan tidak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal ini dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

"Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu," kata Gatot seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...