Benarkah Quick Count Memicu Kecurangan Dalam Pemilu? Cek Faktanya

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

Benarkah Quick Count Memicu Kecurangan Dalam Pemilu? Cek Faktanya Sumber: Youtube.com/Nusantara Live

Winnetnews.com - Hasil quick count atau hitung cepat usai pemungutan suara pada Rabu (17/4) kemarin masih menimbulkan beragam reaksi dari seluruh lapisan masyarakat hingga hari ini. Berbagai peristiwa dari kedua kubu pun menjadi sorotan.

Seperti diketahui, Jokowi-Ma’ruf unggul melawan Prabowo-Sandi versi quick count. Sementara itu, Prabowo mengklaim kemenangannya berdasarkan data exit poll dan quick count yang dilakukan internal kubu paslon 02.

Sambutan terhadap hasil quick count ini berupa kegembiraan dan ada pula yang skeptis meragukan kredibilitas beberapa lembaga survei tersebut.

Salah satunya pemilik akun Twitter @greenblackcyber yang mencuitkan informasi skenario dan cara kerja hasil hitung cepat alias quick count saat Pemilu.

Dalam kicauannya di Twitter, pemilik akun tersebut mengungkapkan bahwa lembaga survei sengaja membentuk opini publik dengan memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya tujuan dari lembaga survei melakukan hal tersebut yakni untuk mengalihkan perhatian publik dan memancing emosi paslon lainnya. Hal itu bertujuan untuk membuat kecurangan pada hasil Pemilu.

Tak ayal lagi, cuitan tersebut mengundang sejumlah komentar dari netizen, salah satunya akun @elnasihein_. Akun tersebut mempertanyakan apa landasan yang membuat beberapa lembaga survei tersebut jadi patokan masyarakat untuk quick count, dan siapa yang mengaudit lembaga-lembaga survei tersebut.

"Bisa jadi exit poll yg ditampilkan di TV itu angkanya adalah suara asli untuk 01 > 02, 02 > 01, suara dibalikan. Siapa yg mengaudit lembaga survei ini? Apa landasan bagi lembaga survei ini jadi patokan QC. Lihat rekam jejak pemilu 2014," tulis komentar tersebut.

Benarkah hasil quick count bisa dicurang-curangi? Siapa yang mengizinkan lembaga ini melakukan survei? Dan apa landasan lembaga-lembaga survei tersebut jadi patokan masyarakat untuk memprediksi kemenangan paslon? Mengapa quick count begitu menjadi sorotan? Apakah secara ilmiah (ilmu statistik) dapat dipertanggungjawabkan?

Perlu diingat bahwa hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei, hanya menggunakan sejumlah suara dari beberapa tempat pemungutan suara (TPS) sebagai sampel.

Manajer Riset Poltracking Arya Budi menyatakan, makin besar jumlah sampel yang diambil, makin akurat hasil yang didapat. Dia juga mengatakan, metode acak (random sampling), terutama multistage random sampling juga ikut menjadi penentu akurasi selain jumlah sampel.

Menurut Arya, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (11/4), Poltracking memiliki server pusat yang melakukan rekapitulasi dan pengumpulan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan menerapkan ilmu statistik yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Prabowo Subianto saat mengkalim kemenangan berdasarkan exit poll dan quick count internal.

Adapun lembaga survei penyelenggara quick count telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 yang diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014. PKPU mengatur kewajiban yang harus dipenuhi lembaga-lembaga survei.

Ketua KPU RI Arief Budiman pun telah mengingatkan bahwa hasil quick count bukan hasil resmi pemilu. Oleh karena itu, lembaga survei harus memaparkan sejelas mungkin persentase sampel yang sudah diambil dari angka yang dimunculkan tersebut.

"(Kalaupun) perolehan suara ini memang sudah 100 persen, tapi 100 persen dari sampling yang dia punya, ini masyarakat harus tahu. Berbeda dengan KPU melakukan real count, begitu data 100 persen sudah masuk maka itu data 100 persen jumlah TPS se-Indonesia," ujar Arief.

Jokowi didampingi Ma'ruf Amin beserta koalisinya.

Sementara itu, anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, hitung cepat ini atau Parallel Vote Tabulation (PVTs) merupakan alat yang diadopsi dari The National Democratic Institute (NDI).

Hamdi kemudian menjelaskan, quick count hanya sebagai alat untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat dengan mengambil sampel di tempat pemungutan suara (TPS).

"Quick count bukan sekadar untuk tahu pemilu saja, tapi juga sebagai perbandingan dengan hasil resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jadi bisa dibilang ini adalah alat untuk mengawal demokrasi," demikian lanjut Hamdi pada 10 Juli 2014 silam, seperti dilansir dari Kompas, Rabu (17/4).

 

 

Apa Reaksi Kamu?