Skip to main content

Bentrok di Penggusuran Lokalisasi Dadap, Salah Siapa?

Bentrok di Penggusuran Lokalisasi Dadap, Salah Siapa?
Bentrok di Penggusuran Lokalisasi Dadap, Salah Siapa?

WinNetNews.com - Bentrok fisik antara warga Dadap, Tanggerang, Banteng, dengan personel keamanan setempat yang terjadi pada Selasa (10/5/2016) menjadi puncak kemarahan warga setelah berkali-kali mereka perang dingin dengan pemerintahnya.

Pada hari itu, Pemkab Tangerang yang ingin menurunkan surat peringatan kedua (SP-2) terkait rencana penggusuran di kawasan itu, turut menggandeng aparat kepolisian dan TNI sebagai pengamanan. Warga yang emosi, membarikade jalur masuk permukiman mereka dan menyerang aparat keamanan.

"Kami terpancing emosi, karena kami diintimidasi," kata Ijul, perwakilan warga Dadap saat mengadu ke Komnas HAM, Rabu (11/5/2016).

Ijul menuturkan, konflik bermula saat Pemkab mengundang warga untuk sosialisasi pada 14 Maret 2016. Ia ingat saat masuk ke dalam ruangan rapat ada 550 anggota TNI dan Polri yang berdiri menjaga mereka.

"Kami digeledah seperti teroris," katanya.

Dalam pertemuan itu, warga kecewa karena undangan berbunyi bahwa sosialisasi itu terkait dengan penertiban lokalisasi prostitusi Dadap Ceng In. Namun saat rapat, justru pemerintah menyampaikan penertiban akan dilakukan di kampung mereka, yang sebagian adalah nelayan setempat.

Warga yang merasa keberatan tidak dapat menyampaikan aspirasi karena tidak diberi kesempatan berbicara oleh Sekda selaku pemimpin rapat.

"Karena ada warga yang menyampaikan aspirasi, langsung dipotong sama Pak Bupati," ucapnya.

Seminggu kemudian, Ijul mengaku warga kembali didatangi petugas dari Pemkab untuk mendata dan menandai rumah mereka. Petugas dikawal aparat gabungan dari polisi, tentara, dan Satpol PP.

"Enam orang warga kami yang sudah renta meninggal karena ketakutan," ujar Ijul.

Semenjak itu, Ijul mengaku warganya tak bisa tidur nyenyak. Pasalnya, aparat keamanan kerap berpatroli di permukiman mereka. Bahkan intel dan Babinsa disebut sering hadir dalam pertemuan warga.

Warga juga merasa dibohongi saat tahu Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait proyek reklamasi, pada 22 April. Warga menduga, penertiban terhadap mereka ada kaitannya dengan reklamasi para pengembang.

Ijul juga mengaku, warga sakit hati kepada Bupati. Ia mendengar Zaki mengatakan bahwa warga Dadap makan uang haram dari prostitusi.

"Kami sangat mendukung program pemerintah yang ingin menghapus prostitusi. Itu kan penyakit sosial, pasti kami dukung, tapi kenapa warga yang baik-baik yang digusur?" kata Ijul.

Bupati Membantah

Bupati Ahmed Zaki Iskandar menyatakan bahwa saat ini aktivitas prositusi memang sudah tidak ada lagi. Namun ia meyakini bahwa lokalisasi itu pasti akan hidup lagi.

"Setiap tahun, mau Ramadhan, pasti ditutup. Nanti habis Lebaran, buka lagi," ujar Zaki saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu.

Ia pun menuding, warga yang sebelumnya menerima SP-1 dengan tangan terbuka menjadi mengamuk saat pemberian SP-2 karena ulah provokator.

"Ada provokasi di sana. Kita bisa lihatlah kalau (kawasan) lokalisasi ditutup, ada yang terusik," ujarnya.

Zaki mengaku sudah menggelar sosialisasi penggusuran dengan benar. Ia membantah warga tak diberi ruang untuk menyuarakan pendapat. Menurutnya, sosialisasi berlangsung dengan dialog. Zaki menyatakan telah menerima perwakilan warga dan menjelaskan soal penertiban dan revitalisasi Kampung Dadap.

Selain Kampung Deret bagi nelayan, di kawasan bekas lokalisasi itu juga akan dibangun tempat pelelangan ikan dan pusat kuliner makanan laut. Ia pun membantah penertiban dilakukan untuk kepentingan reklamasi.

"Saya sudah jelaskan ke perwakilan warga, tidak ada satu rupiah pun dari mereka (pengembang reklamasi). Betul dananya dari CSR, tapi bukan pengembang. Itu dari kawasan industri yang ada di sekitar Dadap sampai Tigaraksa," ujarnya.

Meski warga menolak menerima SP-2, Zaki mengatakan penertiban akan terus dilakukan sambil melakukan sosialisasi kembali agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Ia mengaku SP-2 sudah diturunkan dengan cara menempelnya di Kantor Kelurahan.

"Kita evaluasi lagi di mana gap-nya. Apakah ada miskomunikasi atau sebagainya. Kalau koordinasi kita lihat sudah cukup, tapi harus intensif," kata Zaki.

Sumber: Kompas

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top