Berbagai Pendapat Terkait Vonis untuk Meiliana
istimewa

Berbagai Pendapat Terkait Vonis untuk Meiliana

Jumat, 24 Agt 2018 | 06:04 | Rusmanto

WinNetNews.com - Meiliana divonis 18 bulan bui oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai gara-gara dianggap menista agama lewat keluhan terhadap kerasnya suara azan. Pendapat beragam muncul dari politisi dan para tokoh.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membela Meiliana. Permasalahan seperti ini dinilainya bukan demi Meiliana seorang, melainkan juga menentukan masa depan Indonesia yang plural. Maka demi masa depan Indonesia, Meiliana harus dibebaskan.

"#BebaskanMeiliana. Ayo biasakan mengatasi semua masalah dengan musyawarah," tutur Cak Imin yang juga Wakil Ketua MPR ini, Kamis (23/8/2018).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Meiliana. Dia menyayangkan kegagalan upaya dialog sehingga jalur hukum menjadi jalan yang ditempuh. 

"Saya membaca kronologi dan merasa prihatin," ujar Fahri, Kamis (23/8/2018).

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menghormati upaya banding yang diajukan Meiliana untuk menanggapi vonis 18 bulan bui. Namun politikus PDIP ini berpendapat masalah itu diselesaikan tanpa menggunakan jalur hukum dan tanpa kekerasan.

"Masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, tidak harus dengan menggunakan pendekatan pidana. Sebab hukum pidana adalah pilihan atau opsi terakhir dan sering disebut juga dengan istilah Ultimum Remedium," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Kamis (23/8/2018).

PKS memberi tanggapan. Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, menyatakan protes Meiliana terhadap suara azan adalah penistaan agama. Soalnya, itu sudah menyentuh keyakinan umat beragama yang diakui di Indonesia.

"Langkah yang paling riil dan konkretnya adalah jangan menyentuh keyakinan saudara-saudara kita yang sudah diakui agamanya di Indonesia ini," ujar Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Fraksi PPP di DPR berbeda pendapat dengan PKS. PPP menilai Meiliana tak menista agama. Masalah yang merundung Meiliana disebabkan karena masalah komunikasi.

"Seperti Meiliana ini ya tidak harus dihukum seberat itu lah, karena menurut saya ini belum dalam kategori menista," ujar Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz, Kamis (23/8/2018).

Dari kalangan ormas Islam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai Meiliana tidak menista agama. Menurutnya, kritik soal terlalu kencangnya suara azan adalah kritik membangun.

"Saya tidak melihat ungkapan 'suara azan terlalu keras' sebagai ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu. Sebagai muslim, pendapat seperti itu sewajarnya kita tempatkan sebagai kritik konstruktif dalam kehidupan masyarakat yang plural," kata Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas, Rabu (22/8/2018).

Muhammadiyah menyatakan warga Tanjungbalai Sumatera Utara itu harusnya tak dihukum terlalu berat. Masyarakat juga perlu membiasakan diri untuk berbeda pendapat.

"Dalam dunia demokrasi itu berhak untuk mengeluarkan pendapat apapun dan masyarakat kita sebaiknya memang dibiasakan, perbedaan pendapat itu dibiasakan," kata Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, Rabu (22/8/2018). (detikcom)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...