Berikan Untung Pada Siapa Kantong Plastik Berbayar
Sumber Foto : Istimewa

Berikan Untung Pada Siapa Kantong Plastik Berbayar

Jumat, 26 Feb 2016 | 19:40 | Rike

Winnetnews.com - Beberapa kota di Indonesia sejak Minggu (21/2) mulai uji coba menerapkan kantong plastik berbayar. Program itu diciptakan untuk menekan penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Alasannya jumlah sampah plastik semakin meningkat setiap saat. Masalahnya, bahan plastik sangat sulit diurai. Hingga seratus tahun pun terkadang masih tetap ada. Butuh kurang lebih 350 tahun buat mengurai sampah yang terbuat berbahan plastik. Disadari hal itu sangat mengancam kelestarian lingkungan.

Di beberapa daerah, program itu sudah berjalan. Sementara di Surakarta justru ditolak. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, beralasan hal itu tidak efektif menekan sampah kalau kantong plastik tetap dijual, walau dengan harga murah atau tinggi. FX Hadi menyarankan supaya lebih baik swalayan dan pasar tradisional menjual tas berbahan kain atau anyaman bambu, sehingga benar-benar menggantikan kantong plastik.

Meski begitu, program pengurangan kantong plastik masih diperdebatkan. Salah satunya dari pegiat dari Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (Yapelh) Tangerang, bahwa aturan kantong plastik berbayar tidak akan berdampak terhadap pengurangan sampah plastik.

"Kami kira itu tak akan mempengaruhi persoalan sampah plastik, justru akan menimbulkan pengusaha di bidang tersebut untuk berbisnis, karena kini bukan menjadi tanggung jawab retail atau perusahaan lagi, tetapi langsung konsumen," kata Direktur Yapelh, Uyus Setia Bhakti, di Kota Tangerang, kemarin.Menurut Uyus, pemerintah seharusnya mengkampanyekan perubahan gaya hidup atau pola pikir masyarakat, daripada harus menimbulkan adanya transaksi baru dan memicu sampah plastik.

"Tetapi seharusnya jangan menimbulkan harga di situ. Sekarang ubah pola pikir masyarakat lah, sampah itu bisa dimanfaatkan, jangan diperlakukan menjijikkan. Harus tahu sejak mau beli, ini plastik akan dibuang di mana, diapakan. Jadi menurut saya seharusnya bikin program kampanye ubah pola pikir masyarakat soal sampah," lanjut Uyus. Meski terdapat tenggang waktu tiga bulan untuk evaluasi, tapi mestinya pemerintah tanggap dan tidak harus menunggu selama itu jika programnya dirasa tidak berdampak.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...