Biaya Ratusan Juta yang Negara Habiskan untuk Satu Terpidana Hukuman Mati
Foto: Getty Images via independent.co.uk

Biaya Ratusan Juta yang Negara Habiskan untuk Satu Terpidana Hukuman Mati

Rabu, 11 Des 2019 | 10:45 | Michelle Yunita

Winnetnews.com - Siapa yang tak mengenal istilah “Hukuman Mati”? Nampaknya semua orang sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat kepada seseorang yang bersalah secara hukum. 

Pro dan kontra terus bermunculan terhadap hukuman mati. Kontra yang dinyatakan bukan hanya sekedar soal rasa kemanusiaan, melainkan ada fakta dibaliknya. Bermacam-macam persepsi muncul di benak masyarakat bahkan negara mempertanyakan apakah hukuman ini memang terbukti membuat efek jera?

Hampir 12 abad sejak terealisasinya hukuman mati di Nusantara, hingga kini Nusantara sudah berubah menjadi Indonesia. Adanya akulturasi budaya dari sang Benua Biru terus kian mewarnai perjalanan praktik hukuman ini. Pergantian sistem dan metode yang lebih manusiawi pun terus dilakukan seiring dengan adanya HAM yang  berjalan di Indonesia. Tak sedikit juga biaya yang kerap dikeluarkan untuk mengeksekusi mereka yang memang terbukti bersalah. 

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung memaparkan setidaknya 200 juta rupiah harus dikeluarkan oleh negara untuk terpidana mati satu orang mencakup sebelum dan sesudah eksekusi mati. Rincian biaya dimulai dari rapat koordinasi untuk memutuskan kelanjutan sebuah kasus eksekusi mati. Dapat dibayangkan berapa nominal angka yang sudah terbuang untuk melakukan rapat terus menerus dalam menghasilkan sebuah keputusan sebelum eksekusi mati dilaksanakan. 

Para eksekutor yang ditugaskan juga diperlakukan mewah dengan pemberian fasilitas untuk menunjang mereka dalam melakukan eksekusi mulai dari konsumsi, transportasi, penginapan hingga fee mereka masing-masing. Biaya pemakaman satu terpidana pun juga perlu pemberian nafkah kepada setiap orang yang terlibat di dalam pemakaman tersebut. Terlepas dari itu semua, negara juga memberikan beberapa profesi seperti penerjemah, rohaniawan dan petugas kesehatan untuk mendampingi terpidana selama masa mereka divonis hukuman mati sampai di titik mereka dieksekusi.

Angka yang cukup terbilang fantastis menimbang kenyataan bahwa anggaran APBN terus menerus dialokasikan untuk penyelesaian tindak pidana hukum tersebut. Dilansir dari laman CNN Indonesia, seorang peneliti Imparsial bernama Husein Ahmad mengatakan bahwa realitasnya di tahun 2014-2019 praktik hukuman mati meningkat tajam di angka 236 persen baik dari penjatuhan vonis mati maupun eksekusi yang dilakukan. Bahkan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Raad al-Hussein, mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan penerapan hukuman mati. 

Menurutnya, selain melanggar HAM, hukuman mati juga tidak efektif mengatasi masalah yang sebenarnya yakni menghentikan peredaran dan penggunaan narkoba. Narkoba memang dapat merusak kehidupan individu dan masyarakat. Namun, menembaki orang yang diduga pelaku narkoba bukan cara terbaik mengatasi masalah ini.

Hukuman mati memang bukan sekedar hukuman yang dianggap sepele dan mudah untuk diubah di dalam pemerintahan melihat sejarah praktik nya yang sudah ada sejak lama dan dimana negara  kita masih menganut dasar hukum primitif yang mengedepankan an eye for an eye. Indonesia pun adalah salah satu dari 14 negara di dunia yang masih mempertahankan praktik hukuman mati dari total 195 negara yang ada di dunia.

Namun, masih perlukah negara ini menghabiskan biaya yang begitu besar setiap tahunnya untuk eksekusi mati? Mengingat angka dan data menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sepertinya perlu dikritisi kembali segala keputusan dan kebijakan hukuman mati. Jika tidak memberikan efek jera, lantas untuk apa sebuah hukum yang sangat mahal biaya nya dipertahankan? Seolah-olah definisi hukuman mati bukan sekedar hukuman mati biasa melainkan kematian yang menghukum kita kembali dengan segala biaya dan peningkatannya.

***

 

Michelle Yunita merupakan seorang mahasiswi London School of Public Relations Jakarta. Saat ini Michelle sedang menjalankan kampanye yang bertema “Misspent Death”. Latar belakang dari kampanye ini dikarenakan di Indonesia banyak sekali masyarakat yang belum tahu soal hukuman mati terutama dalam segi biaya nya. Bahkan, setelah melakukan survey tidak sedikit orang yang tidak aware akan hukuman mati di Indonesia. Oleh karena itu, kampanye ini ditujukkan untuk mencari tahu sebenarnya hukuman mati di Indonesia itu seperti apa dan kenapa bisa mengeluarkan biaya yang sebesar itu. Diharapkan kaum millenials teredukasi dengan kampanye ini dan mau berkontribusi untuk menegakkan hukum dengan keadilan yang benar di Indonesia. Yuk, bersama-sama tegakkan keadilan di bumi pertiwi kita!

 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...