Bisakah Indonesia Bebas Sampah Pada 2020?

Bisakah Indonesia Bebas Sampah Pada 2020?

Selasa, 2 Feb 2016 | 12:50 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menargetkan Indonesia bersih dari sampah pada 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK adalah mewajibkan setiap rumah tangga di Indonesia untuk memilah sampah, sehingga ketika masuk ke kotak sampah sudah dalam kondisi tidak bercampur.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, hal itu sebenarnya sudah diatur dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, namun dalam kenyataannya penegakkan hukum masih nihil. Pun dengan aturan turunanya seperti peraturan pemerintah (PP) belum tersedia dengan lengkap.

“Indonesia pada 2020 harus bebas sampah. Karena itu akan ada kewajiban setiap rumah tangga untuk memilah sampah, law enforcement akan ditegakkan. Hal ini sudah dimulai di Depok,” kata dia dalam diskusi dengan Forum Pimred di Jakarta, Jumat (29/1) malam. Dalam kesempatan itu hadir Pemimpin Redaksi Investor Daily Primus Dorimulu.

Siti Nurbaya mengatakan, sampah yang banyak terdapat di sungai, termasuk limbah, sangat melekat pada kehidupan masyarakat bahkan terkait dengan gaya hidup masyarakat. Fakta menunjukkan, setiap orang per hari di Jakarta menghasilkan sampai 0,5 kilogram (kg), artinya 7 ribu ton per hari dan dalam dua hari sudah 120 ribu ton.

 

“Sampah sebanyak itu bisa sebesar Candi Borobudur. Fakta lain juga menyebutkan bahwa perlakuan atas sampah di Indonesia sangat minim, sekitar 74% sampah di Indonesia masih bercampur, padahal di Eropa sebanyak 40% sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) sudah daur ulang, Indonesia baru 7%,” kata dia.

Dia menuturkan, sebenarnya dari sisi regulasi baik dalam bentuk UU maupun PP sudah cukup baik, bahkan menyediakan sanksi yang cukup kejam. Keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dalam urusan sampah juga termuat jelas dalam regulasi tersebut.

“Namun rupanya aturan tersebut belum lengkap terutama payung hukum untuk pelaksanaan teknis di lapangan. Peran pemda juga belum memuaskan, seharusnya pemda bisa memberikan rangsangan bagi masyarakat soal sampah. Sekali lagi butuh law enforcement agar masyarakat bisa bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Siti Nurbaya, memiliki concern khusus terhadap urusan sampah, rapat terbatas tentang sampah pun sudah digelar dan diinstruksikan agar ada gerak cepat untuk mentasi sampah. Bahkan 21 Februari telah ditetapkan sebagai Hari Sampah Nasional, saat ini telah terbentuk 299 organisasi relawan sampah yang tersebar di 89 kabupaten di Indonesia.

“Untuk mengatasi sampah memang dibutuhkan perubahan perubahan, peran media untuk mengubah opini masyarakat sangat dibutuhkan, setiap rumah tangga harus mulai memilah sampahnya,” ujar dia.

Dia juga menuturkan, untuk sampah memang tidak ada dana dan kebijakan politik khusus dari pemerintah. Namun pemerintah melalui Kementerian LHK tetap menyiapkan desain untuk menciptakan sebuah gerakan untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah pada 2020.

Hal ini memangs angat dibutuhkan kepemimpinan yang penuh totalitas di antaranya untuk melakukan penegakkan hukum. “Untuk mengatasi sampah juga perlu dibangun sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, selain juga payung hukum yang jelas dan tegas,” ujar dia.

(seperti dilansir dari Berita Satu)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...