BPJS Kesehatan Akui Layanan Belum Optimal

BPJS Kesehatan Akui Layanan Belum Optimal

Minggu, 24 Apr 2016 | 14:05 | Muchdi

WinNetNews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Divisi XI Bali Nusra mengakui masih banyak persoalan yang menyebabkan layanan ini belum berjalan optimal.

Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI Bali Nusra Anurman Huda‎ memaparkan keterbatasan obat menjadi salah satu masalah yang ditemukan di wilayah ini khususnya ndonesia Timur.

"Pemerintah pusat harus memperbaiki fasilitas kesehatan," ujarnya dalam talkshow terkait peran publik dalam pengawasan kepada BPJS Kesehatan di Denpasar, Sabtu (23/4/2016).

Hadir dalam diskusi tersebut, Ombudsman Bali, Yayasan Lembaga Konsumen, Yayasan Kesehatan Bali, Forum SDM, Ilmu Kesehatan Masyarakat Unud, serta komunitas di media sosial.

 

Pria yang baru sebulan menjabat di Bali ini menambahkan sistem daring yang menerima informasi dan keluhan juga tidak berjalan dengan optimal. Salah satu contohnya, terkadang mekanisme rujukan daring agar lebih cepat karena tidak lagi menggunakan surat rujukan tidak berjalan dengan baik.‎

Anurman juga mengaku tertarik mendapat data real time soal ketersediaan ruangan tapi dia mempertanyakan apakah sistem teknologi informasi rumah sakit bisa dibuka?‎

"Jangankan di NTT, di Bali saja ada daerah yang tidak terakses internet. Bali yang sedemikian hebat saja, masih terkendala dengan konektivitas internet," jelasnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Bali Umar Alkhatab menambahkan sudah melakukan pemantauan terbatas terkait JKN ini karena ada laporan warga.

Kendala yang banyak ditemuinya adalah ketersediaan kamar. Menurutnya, bisa jadi hal itu muncul karena ada permainan di internal rumah sakit soal ketersediaan kamar ini.

Saat ini jumlah penduduk Bali yang terdaftar di BPJS Kesehatan hampir 51%, tetapi ada rencana mewajibkan seluruh warga terdaftar pada 2019. Salah satu persoalan utama adalah macetnya pembayaran iuran oleh peserta asuransi kesehatan nasional ini.

‎Sejumlah lembaga publik dan pengguna internet (netizen) di Bali mendorong kampanye agar warga terlibat mengawasi sistem JKN. Warga diharapkan bisa aktif bersuara untuk peningkatan kualitas JKN yang lebih dikenal lembaga penyelenggaranya, BPJS Kesehatan.

Sumber&Foto dari Bisnis, Jakarta

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...