Skip to main content

BPJS Minta Pemerintah Ambil Keputusan

BPJS Minta Pemerintah Ambil Keputusan
BPJS Minta Pemerintah Ambil Keputusan

MUI menyatakan, BPJS Kesehatan tak sesuai syariah Islam.

BPJS Kesehatan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah akan memenuhi keinginan MUI untuk membentuk BPJS syariah atau tidak.

Kepala Tim Komunikasi BPJS Ikhsan mengatakan, pemerintah adalah regulator yang bisa mengubah peraturan terkait BPJS. Sementara, BPJS, kata dia, selama ini hanya menjalankan regulasi yang sudah disusun oleh pemerintah bersama DPR.

Jika memang ada revisi peraturan untuk menjalankan BPJS sesuai syariah islam, Ikhsan menegaskan, BPJS siap menjalankannya.

Dalam waktu dekat BPJS akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah ulama untuk membahas lebih dalam mengenai ketentuan yang ada dalam syariah Islam.

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin membenarkan adanya fatwa yang menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah Islam. Fatwa tersebut keputusan ijtima atau forum pertemuan Komisi Fatwa MUI di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, pada Juni 2015 lalu.

Ma'ruf mengungkapkan, forum tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam forum itu, hadir anggota Komisi Fatwa MUI dari seluruh Indonesia. Dengan adanya fatwa ini, Komisi Fatwa MUI mendorong pemerintah membuat sistem BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah muncul karena kebijakan tersebut dinilai mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Alasan lainnya, kepesertaan BPJS Kesehatan juga dianggap tidak adil karena masih membedakan latar belakang peserta. (jk)

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top