Skip to main content

BPK Mengaku Tidak Berwenang Berikan Sanksi Hukum Terkait Kasus YKSW

BPK Mengaku Tidak Berwenang Berikan Sanksi Hukum Terkait Kasus YKSW
BPK Mengaku Tidak Berwenang Berikan Sanksi Hukum Terkait Kasus YKSW

Jakarta, Winnetnews.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz, mengatakan tidak ada sanksi hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apabila tidak mengembalikan kerugian negara Rp191 miliar terkait Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

Harry mengatakan kewenangan pemberian sanksi hukum ada pada lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, atau kejaksaan.

Terkait kasus YSKW, BPK hanya berada dalam posisi memberikan masukan kepada KPK dan tidak berhubungan dengan penindakan.

BPK telah sepakat dengan KPK untuk saling menghormati kewenangan masing-masing.

"Investigasi posisi kami cuma semacam 'supporting', yang pemegang keputusannya bukan kami, tapi lembaga penegak hukum seperti KPK," kata Harry di Jakarta, ditulis Jumat (24/6/2016).

Apabila Pemprov DKI era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengembalikan kerugian negara Rp191 miliar, maka kewajiban tersebut akan menjadi tanggungan rezim pemerintah daerah selanjutnya, hingga ada yang mengembalikan.

Pengembalian kerugian negara tersebut merupakan amanat Pasal 23E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang sehingga Pemprov DKI tetap harus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 yang telah diterbitkan BPK.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top